jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam "Aliansi Aktivis Nasional Menolak Kampus Menjadi Partisan Politik Praktis" menyatakan menolak gerakan yang mengatasnamakan kampus untuk kepentingan elektoral pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu.
Sikap itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk 'Selamatkan Kampus dari Nafsu Berahi Kekuasaan' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2).
BACA JUGA: Puluhan Aktivis Nilai Ganjar Pranowo Paling Paham Aspirasi Perempuan
Koordinator Aliansi Aktivis Nasional Menolak Kampus Menjadi Partisan Politik Praktis M. Natsir Sahib menyatakan kampus harus muncul dengan narasi politik kebangsaan.
Dia menegaskan kampus tidak harus muncul dengan narasi politik partisan.
BACA JUGA: Marak Petisi dari Kampus, Bandingkan Respons Jokowi dan Gibran
Apalagi, lanjut dia, sebagai partisan calon presiden tertentu.
Sebab, ujar Natsir, kontestasi pilpres hanya sementara, sedangkan muruah kampus itu selamanya.
BACA JUGA: Pesan Jokowi untuk Anies, Prabowo, dan Ganjar, Jangan Terjebak
"Yang kami sayangkan adalah sekelompok guru besar apalagi kampus negeri, seharusnya berkomitmen menyampaikan pendapatnya secara akademis bukan menyampaikan pendapat capres lainnya. Kampus sudah terlalu jauh masuk dalam politik partisan," kata Natsir dalam pernyataan persnya, Minggu (4/2).
Dia mengatakan ketika salah satu universitas membacakan pernyataan sikap, lalu ada peserta yang menunjukkan salam tiga jari, maka hal ini menunjukkan politik partisan untuk kepentingan kekuasaan dengan memanfaatkan panggung kampus.
Menurut Natsir, hal ini juga menyesatkan publik karena kampus cenderung sebagai provokator pemecah belah masyarakat, dari yang seharusnya sebagai pemersatu bangsa.
Dia menuturkan jika kampus menjadi partisan, maka akan jadi kecelakaan sejarah dan menimbulkan antipati serta ketidakpercayaan publik.
"Karena, ketika ada alumni kampusnya jadi peserta pilpres lalu menggadaikan idealisme kampus," kata Natsir.
Sekali lagi, dia menyatakan bahwa kampus harus berpolitik kebangsaan.
Natsir menegaskan kampus tidak boleh berpolitik partisan.
"Kami yang hadir dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi ini yang juga alumni berbagai universitas berupaya meluruskan arah kampus untuk menjaga Indonesia selamanya," katanya.
Ketua umum Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) itu menegaskan bahwa kontestasi politik ini hanya sementara.
"Jangan karena keinginan untuk berkuasa, lalu menggadaikan semuanya," ungkap dia.
Lebih lanjut Natsir mengatakan bahwa kampus harus netral dari politik partisan.
Menurut dia, jika yang dipersoalkan oleh kampus adalah aktivitas politik Presiden Jokowi, maka UU Pemilu telah tegas mengatur rambu-rambu bahwa presiden boleh berkampanye.
Dia menegaskan yang justru tidak boleh ialah kampus terlibat politik partisan.
"Kami tidak ingin ada pemecah belahan lagi dalam masyarakat dengan memanfaatkan panggung kampus sebagai alat politik partisan. Ayo, kita selamatkan kampus dari nafsu kekuasaan yang sempit," ungkap Natsir.
Pernyataan sikap ini disampaikan merespons sejumlah universitas dan berbagai kampus swasta lainnya yang melalui guru besar, dosen, dan mahasiswa menyampaikan keprihatinan atas proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai tidak demokratis, keterlibatan aparat negara termasuk Presiden Joko Widodo dalam proses pemilu, hilangnya etika kenegarawanan sampai bantuan sosial (bansos) menjelang pesta demokrasi. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi