Aliansi Cinta Keluarga Indonesia Curhat ke Pimpinan MPR

Jumat, 04 Maret 2016 – 02:16 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. FOTO: JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Hampir seluruh kaum ibu di seluruh wilayah Indonesia saat ini gerah dengan berbagai fenomena negatif yang mengarah kepada degradasi moral dan penyimpangan moral.

Contohnya adalah makin maraknya tontontan televisi yang mengeksploitasi gaya-gaya feminim atau gaya kebanci-bancian. Juga makin maraknya lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang kini sudah tidak malu-malu lagi bahkan ada kebanggan tersendiri untuk membukanya di publik.

BACA JUGA: Tawarkan Kerja Sama 3 Sektor, Dubes AS Puji Program Unggulan Jokowi

Keresahan dan kekhawatiran makin membuncah sebab semua hal negatif tersebut hadir dan mengelilingi anak-anak mereka dan masuk ke dalam rumah melalui tontontan televisi dan internet. 

Karena itu, sebagian elemen kaum ibu yang tergabung dalam organisasi Aliansi Cinta Keluarga Indonesia ( AILA ) diwakili sembilan orang ibu delegasi mendatangi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Hari ini, Kamis (3/3).

BACA JUGA: Dirjen Polpum Ingin Forkompimcam Diperkuat

Tujuan kedatangan mereka adalah untuk curhat soal fenomena tayangan kebanci-bancian di televisi serta fenomena LGBT. 

Mewakili organisasi, Ketua AILA Rita H Soebagio mengatakan bahwa keresahan kaum ibu sudah sampai puncaknya sejak tayangan yang memamerkan gaya kebanci-bancian dan munculnya LGBT dengan sangat terbuka makin tak terkontrol.

BACA JUGA: RPP Urusan Pemerintahan Umum Tahap Harmonisasi

“”Kami sangat khawatir anak-anak kami akan terpengaruh sebab tayangan dan gerakan LGBT sangat massif dan makin berani bahkan mereka menggunakan cara MLM yakni melalui remaja merekrut remaja di sekolah-sekolah atau kampus-kampus bahkan secara terang-terangan ingin memasukkan soal LGBT menjadi bahan ajaran, ini sangat mengkhawatirkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan karakter bangsa,” katanya.

Kepada Hidayat, Rita mengungkapkan bahwa saat ini hukum dan peraturan di Indonesia masih kurang jelas dan tegas menghadapi tayangan negatif dan LGBT.  Tidak ada aturan yang jelas dan tegas apakah LGBT itu dibolekan atau dilarang sama sekali.

“Karena ketidak jelasan itu, kami sangat mengkhawatirkan ada gesekan-gesekan dari rakyat, ada yang pro ada yang sangat kontra dan gesekan-gesekan itu akan berpotensi konflik terbuka.  Kami mengharapkan dalam kesempatan ini Bapak Hidayat mau berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti terutama kepada Kementerian Pendikan dan Kebudayaan agar membendung LGBT dan hal-hal negatif seputar itu untuk masuk bahan ajar anak usia sekolah,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rita, alangkah baiknya jika ada perubahan UU bahkan pada UUD dilakukan revisi secara menyeluruh terutama soal LGBT dan hal-hal lain yang negatif dan mengarah ke degradasi morak seperti pornografi, tayangan kebanci-bancian.

Menyikapi hal tersebut, Hidayat menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, rakyat adalah berdaulat penuh, kedaulatan di tangan rakyat untu itu apa yang menjadi keresahan rakyat harus didengar, namun dalam tatanan demokrasi ada aturan yang harus dituruti. Jika rakyat tidak merasa sesuai dengan UU, bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) namun jika produk hukumnya belum ada atau ada kekosongan hukum dan ingin diciptakan satu produk hukum seperti pelarangan LGBT, rakyat bisa melalui wakil-wakilnya di DPR bukan judicial review lagi dan bukan wewenang MK.

“Menurut saya bukan hanya tayangan yang mengeksploitasi kebanci-bancian dan LGBT ada banyak lagi seperti kejahatan narkoba. Khusus kejahatan narkoba saya setuju dengan pemberatan hukuman  dan itu sebenarnya harus dilakukan sebab dampak kerusakannya kepada generasi muda sangatlah berat,” ujarnya.

Intinya, Hidayat sangat memahami keresahan para kaum ibu, namun semua harus dilakukan dengan cara yang sesuai aturan jangan melakukan hal yang anarkis dan radikal contoh mencaci maki, melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada mereka, semua itu tidak dibenarkan dalam agama Islam dan tidak diobenarkan dalam UU Indonesia.(Adv)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Anggota Satpol PP, Simak Pesan Mendagri Ini


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler