Juru bicara warga BTP Doris didampingi salah seorang Ketua RW, Bahtar mengaku pihaknya keberatan atas adanya pembangunan di atas lapangan tersebut karena merupakan fasilitas umum yang selama ini dimanfaatkan warga untuk tujuan olahraga dan kegiatan sosial dan keagamaan.
"Selaku pengguna sarana dan prasarana lapangan olahraga di BTP, kami mengajukan protes keras dan keberatan," ujar Doris bersama belasan perwakilan warga BTP lainnya saat menyamapaikan aspirasinya di Komisi A DPRD Makassar, Kamis (4/10).
Doris mengatakan, pembangunan itu tidak sesuai dengan mekanisme, karena tidak ada persetujuan atau sosialisasi terhadap warga setempat atau pun kepada struktur pemerintahan seperti camat, lurah, RW, atau pun RW. Makanya, aktivitas pembangunan itu lalu dibahas dalam rapat umum warga BTP.
Hasil pertemuan warga tersebut selanjutnya menyepakati ketidakbolehan adanya bangunan di atas lapangan karena merupakan ruang terbuka hijau dan dipakai oleh warga untuk tujuan olahraga dan kegiatan lainnya. Menurut mereka, pembangunan itu menjadi cerminan buruk bagi pemerintah karena untuk pembangunan seharusnya ada persetujuan dari warga, ketua RT dan RW sebagai syarat pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).
Warga menginginkan agar pembangunan itu ditinjau dan dievaluasi ulang. Mereka berharap pihak DPRD Makassar memediasi masalah ini agar supaya fungsi Lapangan Tala Limampulo BTP, tetap seperti semula. Sebagai ruang publik, tidak boleh ada pembangunan untuk kepentingan kelompok tertentu saja di lapangan tersebut.
Perwakilan warga BTP ini diterima oleh dua anggota Komisi A DPRD Makassar, masing-masing Busranuddin Baso Tika dari Fraksi Persatuan Nurani, serta Yusuf Gunco anggota Fraksi Partai Golkar. "Belum ada kejelasan pembangunan di lapangan BTP tersebut. Makanya, besok (hari ini, red) kita akan turun meninjau situasi yang ada di sana," ujar Busranuddin. (zuk/pap)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SMAN 2 Diserang, 2 Siswa Terluka Kena Sajam
Redaktur : Tim Redaksi