jpnn.com - BATAM - Audit kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam, terutama terkait penerbitan izin alokasi lahan, mendapat dukungan sejumlah pengusaha di Batam.
Sebab sejak awal mereka sudah mencium dugaan penyelewengan dan permainan kotor di institusi yang sebelumnya bernama Otorita Batam itu.
BACA JUGA: Masa Tahanan Habis, Tersangka Pencuri Ternak Bebas
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Rinaldi, mengaku sering mendapat keluhan seputar persoalan ini dari kalangan pengusaha. Salah satunya dialami calon investor asal Singapura yang mengaku mendapat alokasi lahan fiktif dari BP Batam.
"UWTO (uang wajib tahunan Otorita, red) sudah dibayar 10 persen. Tapi lahannya tidak ada," kata Rinaldi saat rapat pimpinan Kadin Batam di Hotel Harris Batamcenter, Kamis (28/4).
BACA JUGA: Wah..Dugaan Korupsi, Kantor KONI Digeledah
Menurut Rinaldi, selain merugikan calon investor, kondisi ini juga sangat mengganggu iklim investasi di Batam. Sebab ketersediaan lahan merupakan bagian penting dari kegiatan investasi.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim. Menurutnya, persoalan lahan di Batam merupakan masalah klasik yang seolah tak ada ujungnya.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Petani Ikan Daerah Ini Disuntik Dana Rp 13 Miliar
Namun setelah kendali BP Batam diambil alih oleh pusat melalui Dewan Kawasan Batam, Djaja berharap tata kelola lahan di Batam akan semakin transparan. Sehingga para calon investor tak perlu lagi kesulitan mendapatkan alokasi lahan untuk mendukung kegiatan investasi mereka.(ian/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapal Induk Amerika Patroli di Laut Natuna
Redaktur : Tim Redaksi