JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar pengerjaan jalan arteri Medan-Kualanamu dikebut. Pengerjaan jalan non tol itu harus kelar sebelum 25 Juli 2013, saat Bandara Kualanamu mulai dioperasionalkan.
Anggota Komisi V DPR Ali Wongso mendesak agar pengerjaan jalan dilakukan 24 jam. Bahkan, untuk memperlanjar pengerjaan di lahan-lahan yang masih bermasalah, Ali menyarankan palaksana proyek meminta pengawalan polisi.
"Pengerjaan perlu pengawalan polisi, kalau perlu minta bantuan TNI AD," ujar Ali Wongso Sinaga kepada JPNN di Jakarta, kemarin (8/7).
Dia juga mendesak Gubernur Sumut dan Bupati Deliserdang yang punya kewenangan melakukan pembebasan lahan, cepat bergerak. "Selama ini hanya janji-janji terus tapi tak selesai juga pembebasan lahannya," ujar politisi Partai Golkar itu.
Menurutnya, persoalan yang tersisa saat ini hanya masalah jalan arteri itu. Kalau soal jalan tol, kata dia, memang belum bisa dalam waktu dekat. Untuk transportasi dengan Kerata Api, menurut Ali, sudah bagus. "Jalan kereta api sudah oke," ujarnya.
Dia menegaskan, meski masih ada kekhawatiran soal akses jalan darat Medan-Kualanamu, DPR secara prinsip tetap mendukung operasional bandara baru itu sesuai jadwal, yakni dilakukan 25 Juli mendatang.
Namun, alternatif terburuk tetap harus dipikirkan jika akses jalan belum siap hingga 25 Juli, yang bisa berdampak kemacetan luar biasa. Pasalnya, masalah kemacetan jalan ke bandara tak bisa dianggap sebagai hal sepele.
"Karena calon penumpang bisa terlambat. Pesawat sudah mu terbang, calon penumpang masih di jalan karena macet," kata Ali.
Dia menyarankan, jika sangat terpaksa, pengoperasian Bandara Kualanamu bisa dilakukan secara bertahap, tapi tetap 25 Juli 2013.
"Saya sudah sampaikan ke pihak pemerintah, kalau memang berat, ya bertahap saja. Misal Garuda dulu yang pindah, terus disusul bertahap Lion Air misalnya. Tapi itu alternatif terakhir, setelah semua pihak bekerja keras menyelesaikan semua hal yang belum beres," pungkasnya. (sam/jpnn)
Anggota Komisi V DPR Ali Wongso mendesak agar pengerjaan jalan dilakukan 24 jam. Bahkan, untuk memperlanjar pengerjaan di lahan-lahan yang masih bermasalah, Ali menyarankan palaksana proyek meminta pengawalan polisi.
"Pengerjaan perlu pengawalan polisi, kalau perlu minta bantuan TNI AD," ujar Ali Wongso Sinaga kepada JPNN di Jakarta, kemarin (8/7).
Dia juga mendesak Gubernur Sumut dan Bupati Deliserdang yang punya kewenangan melakukan pembebasan lahan, cepat bergerak. "Selama ini hanya janji-janji terus tapi tak selesai juga pembebasan lahannya," ujar politisi Partai Golkar itu.
Menurutnya, persoalan yang tersisa saat ini hanya masalah jalan arteri itu. Kalau soal jalan tol, kata dia, memang belum bisa dalam waktu dekat. Untuk transportasi dengan Kerata Api, menurut Ali, sudah bagus. "Jalan kereta api sudah oke," ujarnya.
Dia menegaskan, meski masih ada kekhawatiran soal akses jalan darat Medan-Kualanamu, DPR secara prinsip tetap mendukung operasional bandara baru itu sesuai jadwal, yakni dilakukan 25 Juli mendatang.
Namun, alternatif terburuk tetap harus dipikirkan jika akses jalan belum siap hingga 25 Juli, yang bisa berdampak kemacetan luar biasa. Pasalnya, masalah kemacetan jalan ke bandara tak bisa dianggap sebagai hal sepele.
"Karena calon penumpang bisa terlambat. Pesawat sudah mu terbang, calon penumpang masih di jalan karena macet," kata Ali.
Dia menyarankan, jika sangat terpaksa, pengoperasian Bandara Kualanamu bisa dilakukan secara bertahap, tapi tetap 25 Juli 2013.
"Saya sudah sampaikan ke pihak pemerintah, kalau memang berat, ya bertahap saja. Misal Garuda dulu yang pindah, terus disusul bertahap Lion Air misalnya. Tapi itu alternatif terakhir, setelah semua pihak bekerja keras menyelesaikan semua hal yang belum beres," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 372 Sekolah Rusak Akibat Gempa Aceh
Redaktur : Tim Redaksi