jpnn.com - jpnn.com - Mantan Menteri Perhubungan Budhi Mulyawan Suyitno menilai, dua alternatif yang disiapkan pemerintah untuk pembiayaan proyek kereta api ringan atau light rapid transit (LRT) agar tak mangkrak, kurang tepat.
Baik itu penerbitan public service obligation (PSO) atau penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi, maupun rencana penerbitan sukuk dari badan usaha maupun right issue BUMN.
BACA JUGA: Wuihhh, Ahok Mau Unjuk Kekuatan
"PSO cukup sulit (untuk terealisasi,red), enggak akan nyampe (jumlah yang dihasilkan untuk memenuhi anggaran pembangunan LRT,red). Kemudian kalau menerbitkan surat berharga, pertanyaannya, menarik atau tidak bagi pasar. Itu kan kuncinya kepercayaan," ujar Budhi di Jakarta, Sabtu (25/2).
Menurut Budhi, untuk membangun LRT berbiaya Rp 22 triliun lebih tersebut, pemerintah seharusnya menerapkan azas gotong royong. Langkah tersebut penting meminimalisir risiko investasi dan meratakan keuntungan proyek transportasi publik yang menghubungkan tiga lintas pelayanan tersebut.
BACA JUGA: Ahok Tinjau Velodrome dan Equestrian untuk Asian Games
Masing-masing Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Kemudian Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
"Jadi gotong royong, saling mengisi. Dengan jalan bersama-sama memang keuntungannya tidak besar, tapi sifatnya jangka panjang," ucap Budhi.
BACA JUGA: Pastikan Pelayanan Publik Sektor Transportasi Normal
Budhi mencontohkan, pemerintah dapat menawarkan bagi swasta untuk ikut terlibat. Namun dalam hal ini perlu duduk bersama untuk menetapkan kapan swasta diberi kewajiban investasi dan kapan memeroleh kompensasi.
"Jadi harus ada kompensasi bisnisnya, misal bangun bisnis di stasiun simpang. Nah kalau demikian, baru swasta bisa masuk. Tapi kalau hanya dibebani (bangun) infrastruktur itu berat," tutur Budhi.
Selain itu, pemerintah kata menteri di era Gus Dur ini, juga perlu memerhitungkan publik transport bukan hanya keuntungan finansial. Tapi juga keuntungan ekonomi lain. Yaitu mobiltas penumpang, barang dan lain-lain.
"Jadi jasa harus diperhitungkan , karena transportasi tidak bisa lepas dari jasa-jasa lainnya," pungkas Budhi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FP BUMN: Awasi Aparat Hukum di Persidangan Geo Dipa
Redaktur & Reporter : Ken Girsang