jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komunitas Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1986 peduli demokrasi Akhmad Syarbini mengatakan, kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan barometer pilkada serentak tahun ini.
Karena itu, pilkada DKI Jakarta harus berjalan transparan, jujur, adil, dan menjaga hak demokrasi warga ibu kota.
BACA JUGA: Kontrak Jakarta Bersyariat Bisa Bahayakan Demokrasi
Menurut Abi, salah satu masalah krusial pada pemilu adalah daftar pemilih.
Sebab, dari situ dapat dinilai apakah putaran kedua pilgub DKI Jakarta berjalan baik atau tidak.
BACA JUGA: Politik Uang Juga Disebar Untuk Tidak Memilih?
"Nah, kami menemukan 12 kategori daftar pemilih sementara (DPS) invalid yang telah ditetapkan," kata Abi di Jakarta, Sabtu (25/3).
Menurut Abi, DPS invalid itu berasal dari data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdukcapil) DKI Jakarta yang amburadul.
BACA JUGA: Sudah 5 Ribu Netizen Unduh Aplikasi Tamasya Al Maidah
Misalnya, di Jakarta Utara terdapat 19.860 data invalid tersebar di kecamatan dan kelurahan di wilayah pesisir ibu kota.
Kemudian, di Kepulauan Seribu ada 218 data invalid.
Karena itu, Abi menyarankan KPU dan Bawaslu DKI Jakarta bersama perangkatnya wajib melakukan verifikasi faktual.
"Jaga hak demokrasi warga dan jangan sampai ada tangan-tangan kotor atau bukan warga Jakarta ikut memilih," tegasnya.
Dia mengatakan, alumni ITB di Jakarta akan turun ke lapangan ikut mengawasi jalannya pencoblosan 19 April 2017.
Hal tersebut, dilakukan untuk menjaga kecurangan yang terjadi.
"Kecurangan sudah tampak nyata. Makanya, harus diawasi. Kami, akan kawal sampai ada pemenang," ucap Abi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penderita Strok Menangis saat Ahok Tanya soal Naik Haji
Redaktur & Reporter : Boy