jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syamsuddin Haris mengaku khawatir ramainya wacana penerapan kontrak politik Jakarta Bersyariat yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017, berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.
“Ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar negara kita yang menaungi semua golongan,” kata Syamsuddin di Jakarta, Jumat.
BACA JUGA: Politik Uang Juga Disebar Untuk Tidak Memilih?
Syamsuddin melihat wacana menukar dukungan dengan janji penerapan peraturan untuk golongan agama tertentu adalah bentuk kampanye yang tidak sehat.
“Poin pentingnya, memobilisasi isu agama atau sektarian itu tidak sehat. Tidak mendidik dalam proses demokrasi masyarakat kita,” imbuh Syamsuddin.
BACA JUGA: Sudah 5 Ribu Netizen Unduh Aplikasi Tamasya Al Maidah
Mengakomodasi isu-isu agama dan sektarian dalam Pilkada, menurutnya, hanya akan menghambat proses membangun pendidikan demokrasi di masyarakat.
Isu itu juga bertentangan dengan latar belakang Jakarta yang justru sangat majemuk.
BACA JUGA: Penderita Strok Menangis saat Ahok Tanya soal Naik Haji
“Bagaimanapun, Jakarta ini kan bukan untuk satu agama atau golongan saja. Jakarta juga cerminan Indonesia yang menaungi berbagai golongan,” tegas Syamsuddin.
Perbincangan tentang kontrak politik yang memuat penerapan nilai-nilai syariat Islam itu disebut-sebut akan diterapkan jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Belakangan isu itu memang sempat ramai di media sosial.
Tim Anies – Sandi sudah sempat membantah foto-foto lembaran kontrak yang di dalamnya tertera perjanjian untuk mewujudkan terbentuknya Perda Syariat Islam di Jakarta. (rm/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Djarot Berpeci, Tim Anies: Kenapa Baru di Putaran Dua?
Redaktur & Reporter : Natalia