jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan TNI benar-benar serius mengungkap insiden meledaknya meriam tempur tipe 80 giant bow pelontar peluru kaliber 23 milimeter buatan Tiongkok saat geladi resik latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Kostrad, di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5). Menurutnya, insiden itu sangat memprihatinkan.
“Pertama saya menyampaikan dukacita sedalam-dalamya kepada keluarga empat prajurit TNI yang wafat kemarin. Semoga diberi ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini,” ujar Fadli Zon melalui siaran pers di sela-sela kungungan kerjanya Kiev, Ukraina dalam rangka Global Legislative Openness Conference.
BACA JUGA: 14 RUU Ditargetkan Rampung pada Masa Sidang V DPR
Wakil ketua DPR yang membidangi politik dan keamanan itu mengatakan, harus ada apresiasi dari negara kepada para prajurut TNI yang tewas dalam insiden di Natuna. Sebab, mereka tewas saat bertugas.
“Mereka meninggal sewaktu menjalankan tugas, harus diberi apresiasi dan penghormatan oleh negara. Untuk delapan prajurit lainnya yang harus menjalani perawatan, kita berharap mereka bisa segera pulih,” cetusnya.
BACA JUGA: Hentikan Stigma Antitoleransi Sesama Anak Bangsa
Kedua, kata Fadli, TNI harus segera melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Menurutnya, alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peralatan tempur yang disiagakan seharusnya selalu berada dalam kondisi prima.
“Apalagi ini alutsista di wilayah Natuna, yang menempati posisi strategis bagi pertahanan negara, karena berhadapan dengan wilayah konflik Laut Cgina Selatan. Insiden ini tentu saja mengurangi kredibilitas armada pertahanan kita di mata negara lain,” tegasnya.
BACA JUGA: Fadli Zon: RI-Ukraina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan
Lebih lanjut Fadli mengatakan, penyelidikan itu harus dilakukan sangat serius. Apalagi insiden itu terjadi persis dua hari sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna. “Ini insiden yang sangat serius,” sambungnya.
Yang ketiga, sambung Fadli, sudah saatnya seluruh alutsista diaudit dan dievaluasi. Hal itu juga menyangkut rencana pengadaan alutsista yang sedang berjalan.
“Pengadaan alutsista seharusnya berasal dari produsen-produsen terbaik dan melalui proses terbuka dan terawasi. Sejumlah alutsista yang proses pengadaannya bermasalah bisa melahirkan masalah dan insiden. Pengadaan alutsista bekas juga seharusnya tak boleh ada lagi,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu memerinci, anggaran pertahanan nasional saat ini mencapai Rp 108 triliun. Meskipun angka itu masih di bawah 1,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB), namun sudah menjadi anggaran terbesar bidang pertahanan dalam satu dekade terakhir.
Mestinya, dengan perencanaan yang baik dan belanja alutsista yang transparan, anggaran itu bisa digunakan untuk memperbaiki sistem alutsista secara bertahap. “Insiden itu seharusnya mengingatkan kembali TNI pada khittah sebagai militer profesional. Untuk itu TNI harus melakukan evaluasi,” pungkasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Pemajuan Kebudayan untuk Peradaban Bangsa
Redaktur & Reporter : Antoni