JAKARTA - Anggota DPD RI AM Fatwa menilai perkara dugaan penyalahgunaan perjanjian penggunaan jaringan 3G high speed downlink packet access (HSDPA) milik PT Indosat Mega Media (IM2), dengan terdakwa Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto, bentuk kriminalisasi.
Hal ini disampaikan AM Fatwa usai menyaksikan sidang perkara IM2 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/6), dengan agenda mendengar jawaban jaksa terhadap atas nota pembelaan terdakwa (replik). Saat itu, AM Fatwa datang sebagai Amicus Curie atau sahabat peradilan Indar Atmanto.
Dalam penyataannya, AM Fatwa mengkhawatirkan posisi JPU sebagai penegak hukum di Indonesia yang bisa dipermalukan dalam kasus ini. Karena menurutnya perjanjian kerja sama antara Indosat dan IM2 itu sudah berdasarkan UU telekomunikasi.
"Apalagi yang membuat pengaduan itu sebenarnya orang yang bermasalah dan justru sekarang ada di penjara karena memeras indosat kan," ujarnya heran.
Karenanya, dirinya menilai, kasus ini sudah tidak murni mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu, tetapi menjurus ke kriminalisasi. "Banyak dugaan, ini bertendensi ke arah kriminalisasi," tegasnya.
AM Fatwa juga mempertanyakan otoritas Basri Arief selaku Jaksa Agung, pasalnya pihaknya menilai Jaksa Agung tidak mengawasai para anggotanya. "Jaksa Agung mestinya meminta penjelasan dan memberikan arahan kepada bawahannya, untuk tidak sembarangan melakukan proses sidang," pungkas anggota DPD RI itu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring yang juga hadir ke Pengadilan Tipikor memberikan dukungan moril kepada Indar Atmanto. Menkominfo menyatakan, kerjasama antara Internet Service Provider (ISP) dan operator adalah hal yang wajar.
Dijelaskannya, penyelenggara jasa harus bekerjasama dengan penyelenggara jaringan, kalau tidak maka jasa tidak mungkin terlayani. "Kalau tidak pakai jaringan apa dia mau teriak-teriak? Kan ga bisa," tegasnya.
Terkait masalah ini Kemenkominfo sudah menyampaikan surat kepada Jaksa Agung bahwa terkait kerjasama Indosat dan IM2 atas frekuensi 3G, telah sesuai dengan regulasi. Surat bernomor T-684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/ 2012 itu juga ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres Boediono, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam suratnya, bentuk kerja sama Indosat dan IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.(fat/jpnn)
Hal ini disampaikan AM Fatwa usai menyaksikan sidang perkara IM2 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/6), dengan agenda mendengar jawaban jaksa terhadap atas nota pembelaan terdakwa (replik). Saat itu, AM Fatwa datang sebagai Amicus Curie atau sahabat peradilan Indar Atmanto.
Dalam penyataannya, AM Fatwa mengkhawatirkan posisi JPU sebagai penegak hukum di Indonesia yang bisa dipermalukan dalam kasus ini. Karena menurutnya perjanjian kerja sama antara Indosat dan IM2 itu sudah berdasarkan UU telekomunikasi.
"Apalagi yang membuat pengaduan itu sebenarnya orang yang bermasalah dan justru sekarang ada di penjara karena memeras indosat kan," ujarnya heran.
Karenanya, dirinya menilai, kasus ini sudah tidak murni mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu, tetapi menjurus ke kriminalisasi. "Banyak dugaan, ini bertendensi ke arah kriminalisasi," tegasnya.
AM Fatwa juga mempertanyakan otoritas Basri Arief selaku Jaksa Agung, pasalnya pihaknya menilai Jaksa Agung tidak mengawasai para anggotanya. "Jaksa Agung mestinya meminta penjelasan dan memberikan arahan kepada bawahannya, untuk tidak sembarangan melakukan proses sidang," pungkas anggota DPD RI itu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring yang juga hadir ke Pengadilan Tipikor memberikan dukungan moril kepada Indar Atmanto. Menkominfo menyatakan, kerjasama antara Internet Service Provider (ISP) dan operator adalah hal yang wajar.
Dijelaskannya, penyelenggara jasa harus bekerjasama dengan penyelenggara jaringan, kalau tidak maka jasa tidak mungkin terlayani. "Kalau tidak pakai jaringan apa dia mau teriak-teriak? Kan ga bisa," tegasnya.
Terkait masalah ini Kemenkominfo sudah menyampaikan surat kepada Jaksa Agung bahwa terkait kerjasama Indosat dan IM2 atas frekuensi 3G, telah sesuai dengan regulasi. Surat bernomor T-684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/ 2012 itu juga ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres Boediono, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam suratnya, bentuk kerja sama Indosat dan IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhut: Ada Lebih dari 100 Titik Api di Riau
Redaktur : Tim Redaksi