jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Amaden mengusulkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka database mereka. Data honorer K2 harus diuji publik kembali jangan sampai masuk tenaga bodong.
Amaden melihat, berbagai kebijakan yang akan diberikan kepada honorer K2 dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) bisa menjadi celah permainan data oleh oknum-oknum tertentu.
BACA JUGA: Ternyata, Kabar Ini yang Bikin Honorer K2 Ragu Mendaftar Jadi PPPK
"Data honorer K2 tiap provinsi, kabupaten, dan kota harus diverifikasi kembali. Jangan ada data siluman dan harus memenuhi PP 56 Tahun 2012," kata Amaden kepada JPNN.com, Kamis (27/1).
Dia menegaskan honorer K2 harus masa kerjanya per 1 Januari 2005 dan bekerja terus menerus sampai sekarang tanpa putus. Jangan sampai ada honorer bodong masuk dan mendapatkan kekhususan seperti yang terjadi pada seleksi CPNS 2013.
BACA JUGA: Demi SK PPPK, Guru Honorer Kembali Sambangi Kantor KemenPAN-RB
Amaden juga berharap pemerintah pusat secepatnya mengangkat honorer K2 yang masih bertugas menjadi ASN baik CPNS maupun PPPK. Apakah melalui Keppres atau revisi UU ASN.
"Honorer K2 lahir dari produk hukum jadi tidak bisa diberhentikan begitu saja," tegasnya.
BACA JUGA: Gempar, Honorer Tua Bisa Jadi CPNS, Honorer K2 Ogah Ikut Tes PPPK
Itu dibuktikan dengan data honorer K2 masih tersimpan di BKN dan menjadi dokumen negara. Amaden mengungkapkan dalam seleksi PPPK 2021, honorer K2 bisa melihat datanya ada begitu mendaftar lewat SSCASN.
"Kami sih berharap database BKN inilah yang menjadi dasar Pemda untuk mengusulkan formasi bagi honorer K2 berusia kritis," terangnya.
Dia menyebutkan sebanyak 380 ribu honorer K2 tersebar di instansi daerah. Mereka terdiri dari pegawai tidak tetap teknis, guru honorer SD sampai SMA/SMK/MA, tenaga kesehatan, dan honorer K2 tenaga teknis administrasi. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad