SORONG – Tommy L, salah seorang orang tua murid SMP Ampera Sorong merasa keberatan karena harus dibebani biaya jika ingin mengambil raport anaknya sebesar Rp 600.000 per raportnya. Saat mendatang kantor redaksi koran ini, Sabtu (23/6), Tommy mengatakan bahwa pihak sekolah mengatakan pihak sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 600.000 untuk satu raport.
”Anak saya ada dua orang yang bersekolah di sana (SMP Ampera, red) dan mereka sudah lulus sejak 2009 lalu. Pada saat itu memang saya sudah menerima ijazahnya, namun belum dengan raportnya, dan kini anak saya ingin kuliah di luar Sorong dan itu membutuhkan raport. Makanya baru mau saya urus sekarang,” ungkap Tommy.
Namun betapa kagetnya ia saat anaknya bernama Elsa dan Alan mengatakan padanya bahwa pihak sekolah mengenakan biaya Rp 600.000 untuk tiap raportnya. “Berarti kan saya harus membayar sebesar 1,2 juta rupiah kalau mau mengambil raport kedua anak saya. Apakah pungutan ini legal, padahal saya sudah membayar semua kebutuhan administrasi anak saya pada Kepala Sekolah yang lama, dan ini kan kepala sekolahnya baru, masak saya harus bayar lagi?,” tukasnya.
Saat dikonfirmasi terkait keberatan ortu murid mengenai biaya raport tersebut, Kepsek SMP Ampera yang juga sekretaris Yayasan Ampera, Anthonia Koritelu S.Th mengatakan, kedua siswa tersebut bukanlah siswa SMP Ampera, mereka datang pada saat mau ulangan waktu itu.
”Mereka (siswa,red) datang kesini (sekolah,red) pada tahun 2009 itu pada saat mau ulangan waktu itu. Itu sudah saya tanyakan kepada guru-guru yang ada disini, dan pada saat si siswa ini ketemu dengan saya, juga saya tanyai dan dia mengakui bahwa dirinya sebelumnya bersekolah di SMPN 1 Sorong, dan datang kesini (SMP Ampera, red) pada saat ulangan saja waktu itu,” terang Kepsek SMP Ampera yang ditemui Radar Sorong (JPNN Group), Senin (25/6).
Dikatakan, ia sebelumnya menyampaikan kepada siswa tersebut untuk membawa raportnya saat bersekolah di SMPN 1 dulu agar pihaknya bisa menambahkan nilai kedalam raport tersebut. ”Tapi kata anak tersebut, raportnya sudah tidak ada sehingga saya sampaikan, kalau menginginkan raport yang dikeluarkan oleh sekolah, tentunya mereka harus membayar administrasi sekolah. Dan saya kasih kebijakan untuk membayar 600.000 untuk setiap raport. Itu untuk administrasi lho, bukan untuk saya,” tandasnya.
Menyikapi keberatan ortu murid tersebut, Anthonia menegaskan tetap pada kebijakannya tersebut. ”Karena ini lembaga lho, ada yayasan diatas sekolah ini sehingga semuanya ada aturan tentunya. Kalau memang beliau (orang tua murid,red) merasa keberatan, silahkan saja menemui kepala sekolah yang lama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan tetap pada kebijakan saya, bahkan saya bisa-bisa saja mengambil kebijakan untuk tidak akan menerbitkan raport kedua siswa ini,” tegasnya.(ans)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurikulum Ditambah, Yakin tak Bebani Siswa
Redaktur : Tim Redaksi