jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan tak ada jaminan amendemen UUD 1945 bakal berjalan mulus.
Dia justru khawatir proses amendemen UUD 1945 secara terbatas bakal tidak terkendali hingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Ahmad Basarah Sebut Amien Rais Berhalusinasi Soal Amendemen UUD 1945
Oleh karena itu, anak buah Airlangga Hartarto di partai berlambang beringin rindang tersebut menilai perlu adanya kajian mendalam sebelum perubahan konstitusi dilakukan.
"Tidak ada yang bisa menjamin amendemen akan berhasil dengan mulus karena memang kita tidak mengenal istilah amendemen terbatas," kata Idris dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (7/9).
BACA JUGA: Ruhut Khawatir MA Memperberat Hukuman untuk HRS
Legislator asal Riau itu mencontohkan kudeta di Guinea beberapa hari lalu yang berawal dari amendemen konstitusi dengan mengubah aturan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut Idris, kudeta di Guinea yang terjadi pada Minggu (5/9) itu justru dilakukan pasukan khusus yang langsung memberlakukan jam malam dan membubarkan konstitusi.
BACA JUGA: Swab Antigen & Vaksinasi Peserta Seleksi PPPK Guru Ditanggung Kemenkes, Alhamdulillah
Oleh karena itu, Idris yang mantan ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin tidak menginginkan nama baik Presiden Ketujuh RI dikorbankan.
"Saya tidak ingin reputasi Jokowi yang hebat, dari seorang wali kota, gubernur, dan akhirnya terpilih menjadi presiden dua periode lalu hancur hanya karena bisikan serta ambisi segelintir orang," tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR itu memandang Jokowi telah berhasil dalam memimpin bangsa dan membangun kepemimpinan yang kondusif dengan merangkul Prabowo Subianto sebagai lawan politiknya pada Pilpres 2019 untuk membangun Indonesia.
Dia menilai Jokowi berhasil pula membangun infrastruktur dasar dan desentralisasi termasuk keberhasilan mengendalikan pandemi Covid-19 yang dibandingkan negara lain dengan jumlah penduduknya tidak sebanyak Indonesia.
"Presiden Jokowi berhasil memulihkan ekonomi dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengambil langkah-langkah strategis yang sudah mulai dirasakan dampaknya bagi masyarakat," tutur Idris.
Politikus berlatar belakang pengusaha itu juga menyoroti pandangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan partai tersebut memegang komitmen Jokowi bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tidak sesuai konstitusi.
BACA JUGA: Amendemen UUD, Irwan Fecho Sentil Koalisi Jokowi dan Mural, Jleb!
Idris menilai kalau PDI Perjuangan saja tidak sependapat dengan perpanjangan masa jabatan presiden, maka bagaimana bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat luas.
Oleh karena itu, Idris Laena menegaskan amendemen UUD 1945 harus dikaji secara mendalam dan jangan sampai wacana menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi pintu masuk untuk memasukkan agenda politik yang lain. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam