jpnn.com, WASHINGTON DC - Pemerintah Amerika Serikat akan segera menyampaikan daftar 89 perusahaan Tiongkok yang dianggap memiliki hubungan dengan militer Negeri Tirai Bambu itu.
Menurut salinan draf yang diperoleh Reuters, perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut akan dibatasi untuk membeli berbagai barang dan teknologi AS.
BACA JUGA: Indonesia dan Tiongkok Gabung Blok Perdagangan Terbesar Dunia, Amerika Makin Terkucil
Daftar tersebut, jika dipublikasikan, dapat semakin meningkatkan ketegangan perdagangan AS-Tiongkok dan merugikan perusahaan AS yang menjual suku cadang dan komponen penerbangan sipil ke Tiongkok, di antara industri lainnya.
Seorang juru bicara Departemen Perdagangan AS, yang memiliki daftar itu, menolak berkomentar. Kementerian luar negeri Tiongkok belum menanggapi permintaan komentar perihal daftar tersebut.
BACA JUGA: Ada Senjata Misterius di Jet Tempur Tiongkok, Amerika Patut Waspada
Perusahaan dirgantara Commercial Aircraft Corp of Tiongkok Ltd (COMAC), yang memelopori upaya Tiongkok untuk bersaing dengan Boeing dan Airbus, ada dalam daftar, seperti halnya Aviation Industry Corporation of Tiongkok (AVIC) dan 10 entitas terkait.
Daftar tersebut termasuk dalam draf aturan yang mengidentifikasi perusahaan Tiongkok dan Rusia yang dianggap AS sebagai "pengguna akhir militer", sebuah sebutan yang berarti pemasok AS harus meminta lisensi untuk menjual sebagian besar barang yang tersedia secara komersial kepada mereka.
BACA JUGA: Jawaban Muslim Pro Atas Tuduhan Menjual Data Pengguna ke Militer Amerika Serikat
Menurut aturan tersebut, aplikasi untuk lisensi semacam itu lebih cenderung ditolak daripada diberikan.
Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan tindakannya dalam beberapa bulan terakhir melawan Tiongkok. Sepuluh hari yang lalu, dia mengumumkan perintah eksekutif yang melarang investasi AS di perusahaan Tiongkok yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.
Daftar (nama perusahaan Tiongkok) yang tertunda muncul setelah Departemen Perdagangan AS pada April memperluas definisi "pengguna akhir peralatan militer".
Aturan bulan April itu tidak hanya ditujukan untuk angkatan bersenjata dan polisi nasional, tetapi juga setiap orang atau entitas yang mendukung atau berkontribusi pada pemeliharaan atau produksi barang-barang militer - bahkan jika bisnis utama perusahaan itu termasuk bidang non-militer.
Pembatasan ekspor itu juga berlaku untuk jenis barang yang berbeda-beda mulai dari perangkat lunak komputer seperti pengolah kata, peralatan ilmiah seperti osiloskop digital, serta suku cadang dan komponen pesawat.
Dalam hal pesawat, barang yang dibatasi pembeliannya tersebut mencakup segala sesuatu mulai dari brackets untuk kotak kontrol penerbangan hingga mesin pesawat itu sendiri.
Berita tentang daftar itu muncul pada waktu yang sensitif bagi industri kedirgantaraan AS karena Boeing sedang meminta persetujuan Tiongkok atas pesawat 737 MAX-nya setelah disetujui oleh regulator AS pekan lalu.
Pada Maret 2019, Tiongkok adalah negara pertama yang melarang terbang pesawat MAX 737 setelah adanya dua kecelakaan fatal dan diperkirakan menunggu berbulan-bulan untuk mencabut larangan tersebut. Seorang juru bicara perusahaan Boeing menolak untuk berkomentar mengenai hal itu.
Pengacara perdagangan Washington Kevin Wolf, yang merupakan mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, mengatakan bahwa departemen tersebut telah membagikan rancangan aturan pembatasan itu dengan sebuah komite penasehat teknis dari perwakilan-perwakilan industri, dan hal itu seharusnya dirahasiakan.
Wolf mengatakan bahwa aturan dan daftar masih dapat berubah dan sebenarnya waktu hampir habis untuk dapat memberlakukan peraturan itu di bawah pemerintahan Trump karena aturan itu masih perlu diperjelas dan dikirim ke Federal Register -- badan publikasi resmi AS untuk aturan -- pada pertengahan Desember.
Dalam rancangan aturan yang dilihat oleh Reuters, Departemen Perdagangan AS menyebutkan bahwa kemampuan untuk mengontrol aliran teknologi ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar sangat penting untuk melindungi kepentingan keamanan nasional.
Namun, seorang mantan pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa hanya membuat daftar dan mengisinya adalah tindakan provokatif. Sumber industri kedirgantaraan mengatakan hal itu dapat memacu Tiongkok untuk melakukan tindakan balasan.
Selain daftar 89 perusahaan Tiongkok, rancangan aturan tersebut juga menunjuk 28 entitas Rusia, termasuk Irkut, yang juga bertujuan untuk masuk ke pasar Boeing dengan pengembangan pesawat jet MC-21. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil