WINA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional, Amien Rais, memberikan tanggapan yang berbeda terhadap rencana pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang. Jika mayoritas politisi dan tokoh nasional mengitrik kebijakan tersebut, Amien justru sebaliknya.
Ketua MPR periode 1999-2004 ini menilai, kenaikkan harga BBM tidak bisa dielakkan akibat melambungnya harga minyak dunia. Amien mengimbau agar kenaikkan tidak terlalu tinggi.
"Kalau memang harus naik, yah Rp 1000 sudah paling tepat," ujar Amien saat ditemui INDOPOS (JPNN Group) di Hotel Marriott Jalan Parkring 12A Wien 1010, Austria, Selasa (28/2).
Meski mendukung rencana tersebut, tokoh nasional yang saat ini tengah berkunjung ke Austria dan Swiss ini tetap memiliki catatan minus terhadap kinerja pemerintah. Amien masih melihat adanya keragu-raguan pemerintah dalam mengambil kebijakan penting.
"Pemerintah masih terkesan ragu-ragu. Sikap ini justru bisa merugikan," tandas Amien.
Amien menyarankan agar pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam menyiasati kebijakan yang tidak popular ini. Yang pertama, pemerintah harus menjelaskan alasan-alasan pokok mengapa BBM harus dinaikkan.
"Penjelasan ini bisa dilakukan dengan menggunakan forum di media elektronik dan televisi. Alangkah eloknya jika Pak SBY yang pernah menjadi menteri perminyakan di era Gus Dur ini bisa menerangkan alasannya kepada masyarakat," terang Amien.
Menurut Amien, langkah di atas sering dilakukan pemimpin-pemimpin di negara maju dalam mengambil kebijakan penting. Dalam keterangan itu, pemerintah juga harus menjelaskan keuntungan dari dinaikkannya harga BBM.
"Dengan perolehan dana setelah harga kenaikkan itu, maka harus jelas pula penggunaan dana triliunan itu. Harus dijelaskan peruntukkannya untuk apa? Misalnya untuk subsidi rakyat kecil dan infrastruktur. Jadi konkrit tujuannya," ucap mantan ketua umum Muhammadiyah ini.
Soal goncangan pascadinaikkannya harga BBM, Amien tidak menampik akan hal tersebut. Namun, kata dia, jika langkah-langkah yang disebutkannya di atas dijalankan pemerintahan SBY, maka dampaknya tidak memberatkan.
"Tapi dengan semakin menunda, justru itu bakal menguras APBN. Bakal bocor lagi APBN kita. Saya juga aneh kenapa harus ditentukan 1 April? Mungkin untuk conditioning sebelum kenaikkan itu diterapkan," jabar Amien.(ark/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiai Faqih Berpulang
Redaktur : Tim Redaksi