jpnn.com, PHNOM PENH - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia mendorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook untuk membuka kerja sama yang lebih luas dalam hubungan dengan mitra ASEAN.
"Kerja sama maritim harus menjadi masa depan yang menyatukan kita dengan mitra, bukan malah memisahkan," kata Menlu Retno pada Pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN (APSC) ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis.
BACA JUGA: Menko Airlangga Hartarto Paparkan Kesiapan Indonesia Menjadi Ketua ASEAN 2023
Ia mengatakan kepentingan peningkatan kerja sama maritim ASEAN dengan mitra menjadi alasan dari rekomendasi Indonesia untuk pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO).
"Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerja sama maritim untuk kesejahteraan di Indo-Pasifik. Sebagaimana diketahui, isu maritim sering hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit. Sementara potensi kerja sama maritim, terutama di Indo-Pasifik sangatlah besar," ujar Retno.
BACA JUGA: Forum Menteri Sektoral ASEAN Sepakati Netralitas Karbon dan Agenda Ekonomi Berkelanjutan
Dengan potensi besar itulah, menurut dia, ASEAN memasukkan kerja sama maritim sebagai salah satu prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Tahun depan, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN, dan isu kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas di mana Indonesia akan mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara-negara mitra wicaranya.
BACA JUGA: Junta Myanmar Dipastikan Absen dari KTT ASEAN
Selain isu maritim, Menlu Retno dalam Pertemuan APSC juga menekankan pentingnya visi yang progresif mengenai hak asasi manusia (HAM). Dia mengajak ASEAN untuk mengarusutamakan unsur HAM dalam ketiga pilar kerja sama ASEAN.
Untuk itu, Menlu Retno mengusulkan agar Dialog HAM ASEAN untuk dilakukan secara reguler dan terbuka dengan menyertakan semua pemangku kepentingan guna memperkuat mandat perlindungan badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
Dalam pertemuan APSC itu, Indonesia juga diwakili oleh Menteri Koordinator Polhukam RI Mohammad Mahfud MD yang membahas isu penyelundupan manusia, Laut China Selatan,
serta dinamika di kawasan Asia Tenggara dan di dunia.
Menkopolhukam RI pada kesempatan itu menyampaikan agar penanganan ketiga isu tersebut dapat dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme ASEAN.
Pertemuan APSC ke-25 telah mendengarkan laporan Sekretariat ASEAN atas perkembangan implementasi dari cetak biru pilar politik dan keamanan ASEAN.
APSC ke-25 dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN untuk melihat implementasi dan potensi sinergi berbagai kerja sama di Pilar Politik-Keamanan ASEAN.
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif