jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menertibkan atau mengganti pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapannya jeblok.
Menurutnya, berdasar data publik.bapedadki.net, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) menjadi serapan di bawah rata-rata.
BACA JUGA: Kemenag Kerahkan 197 Penghulu demi Sukseskan Program Anies
Diketahui, Pemprov DKI mencatat realisasi belanja daerah per 31 Desember 2018 hanya Rp61,59 triliun atau 82.03 perses daru jumlah APBD DKI 2018 Rp75,09 triliun
"Anies harus berani melakukan evaluasi atau memang kalau tak mampu diganti kepala dinas tersebut,’’ kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/1).
BACA JUGA: Ribuan Honorer K2 DKI Tuntut Anies Menepati Janji
Anggota Komisi D DPRD DKI ini menegaskan, serapan Dinas Citata ternyata hanya sebesar 74,4 persen. Dengan demikian, dari total anggaran sebesar Rp481,996 miliar, Dinas Citata hanya mampu menyerap sebesar Rp358,891 miliar.
’’Mereka ini, sebelum buat program dan anggaran mesti direncankana dengan baik. Baru dibahas di DPRD DKI. Nah, ini artinya kalau tak terlaksana, ada yang salah pada perencanaan,’’ ujar Bestari.
BACA JUGA: Lanjutkan Normalisasi, Anies: Sungai-Sungai Makin Sempit
Bestari menegaskan, era Anies Baswedan ini koordinasi antar dinas atau badan lambat akibat tingginya ego sectoral. Padahal, padahal zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), koordinasi antar SKPD sangat cepat sehingga pekerjaan bisa cepat selesai.
"Ini yang perlu dievaluasi dinas mana saja yang jeblok dan koordinasinya lemah. Salah satunya, memang Dinas Citata, Dinas SDA, dan Dinas Lingkungan Hidup harus dievaluasi atau diganti,’’ tegas Bestari.
Menurut dia, memang Dinas Citata mesti berbenah jika ada program yang tak berjalan jangan menyalahkan SKPD atau badan lain. Sebab, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya, koordinasi mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ya, memang ada kerjaan Citata yang kerja sama dengan dinas lain. Citata harus berbenah dan ini berlaku untuk semua,’’ pungkas Bestari.
Sebelumnya, Kepala Dinas Citata, Benny Agus Chandra menjelaskan, kegiatan yang tak bisa dieksekusi itu adalah pembangunan Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur.
Dia menjelaskan, pembangunan Kantor Damkar Jakarta Timur menggunakan hampir 25 persen dari anggaran Dinas Citata. Sehingga ketika proyek itu gagal terlaksana, serapan anggaran Dinas tersebut menjadi jeblok.
Benny mengatakan, Walikota Jakarta Timur dan Satpol PP sudah berkali-kali mencoba menertibkan para penghuni liar di lahan milik Pemprov DKI, tapi selalu gagal. Para penghuni liar tersebut ogah pindah ke Rumah Susun Warga yang dijanjikan Pemprov DKI.
"’Kontraktor saya jadi ga berani masuk kalau masih ada orang,’’ kilah Benny. (dod)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Didampingi Anies, Jokowi Tinjau Proyek Bendungan Sukamahi
Redaktur & Reporter : Adil