jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas KUMKP DKI Jakarta Adi Ariantara mengakui bahwa UU LLAJ mengatur bahwa trotoar hanya untuk pejalan kaki. Namun, anak buah Anies Baswedan itu mengingatkan bahwa kehadiran lapak PKL di trotoar bermanfaat dan dibutuhkan warga.
"Pertanyaannya adalah, apakah kita juga tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat? Coba kita jalan dari Patung Kuda sampai mana, tidak bisa menyediakan air (minum), keluar dari MRT pun tidak ada," ujar dia, Kamis (21/11).
BACA JUGA: Anak Buah Anies Bakal Gusur PKL di Trotoar Jalan Senen Raya
Adi mengatakan bahwa penggunaan sebagian ruang trotoar untuk para PKL berjualan bertujuan juga menarik minat pejalan kaki yang jumlahnya masih sedikit di Indonesia.
Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa jarak antar moda transportasi di Jakarta saat ini berada di angka 500 meter. Sedangkan berdasarkan penelitian rata-rata jarak yang ditempuh pejalan kaki di Jakarta hanya 175 meter.
BACA JUGA: Polisi Imbau Pengguna GrabWheels Tak Melintas di Jalan Raya dan Trotoar
Berkaca dari hasil temuannya itu, Adi mengatakan nantinya aspek hukum akan dikaji lebih dalam terkait para pedagang kaki lima di trotoar.
"Ini terus kami kaji terhadap aspek hukumnya. Aspek teknis mungkin sudah bisa masuk, tapi aspek hukum ini tentu masih kita bahas lagi supaya matang," kata Adi.
BACA JUGA: DPRD DKI Setuju Anggaran Revitalisasi Trotoar Rp 1 Triliun
Hingga saat ini diketahui Dinas KUMKP DKI sudah merencanakan tiga belas titik untuk pedagang yang akan menggunakan trotoar di Jalan Sudirman- MH Thamrin.
Diketahui usulan trotoar multifungsi bermula dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi permasalahan PKL di sejumlah titik di ibu kota, khususnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil