jpnn.com - MEDAN-Jajaran Direksi PT PLN (Persero) memberi dukungan kepada sejumlah tenaga ahli PLN yang dijadikan tersangka perkara pekerjaan peremajaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan, Medan (LTE GT 2.1 & GT 2.2).
Dukungan dan komitmen tersebut ditunjukan dengan kehadiran jajaran direksi sebagai saksi dalam lanjutan persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (7/7).
BACA JUGA: Kerap Bolos, Sembilan PNS Terancam Dipecat
“Kami datang mengikuti persidangan untuk memberikan dukungan moral kepada para tenaga ahli kami yang disidang saat ini. Kami yakin mereka telah melakukan tugasnya dengan sangat baik,” tutur Direktur Utama PLN Nur Pamudji, usai persidangan, Senin (7/7).
BACA JUGA: Verifikasi Honorer K2 Belum Kelar, Ada yang Mengundurkan Diri
Dalam perkara LTE ini, para tenaga ahli PLN yang dijadikan tersangka adalah eks General Manager Chris Leo Manggala, ketua panitia lelang Surya Dharma Sinaga, Rodi Cahyawan, dan Muhammad Ali.
Selain itu, dua dari pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propulsi Supra Dekanto dan Direktur Utama PT Mapna Indonesia Mohammad Bahalwan.
BACA JUGA: Bikin Kacau, Tembak di Tempat
Nur Pamudji yakin proses tender untuk proyek LTE PLTGU Belawan telah sesuai dengan prosedur dan tata kelola usaha yang baik. Keputusan PLN melakukan pemilihan langsung untuk mengerjakan proyek LTE secara teknik dan prosedur sudah tepat, sesuai dengan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dengan standar terbaik.
“Bila tidak dilakukan pemilihan langsung, krisis listrik di Medan dan Sumut akan lebih buruk lagi. Sebab jam operasional kedua mesin itu sudah di atas 100 ribu jam. Potensi gangguannya sangat besar bila tidak segera diremajakan bisa berdampak pada ketersediaan listrik di Medan dan Sumatera Utara,” papar Nur Pamudji.
PLN tetap menghormati dan menjunjung tinggi proses peradilan yang adil dalam perkara ini. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN untuk menjalankan tranformasi bisnis yang transparan, akuntable serta menjunjung tinggi Good Coorporate Governance (GCG) yang kini tengah dibangun di internal PLN.
PLN berkeyakinan telah menjalankan semua prosedur aturan dalam perkara ini, termasuk melakukan pemilihan langsung dengan Mapna Co sebagai pemenang. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya penunjukan langsung kepada PT Siemens, sebagai pembangun pembangkit awal, juga mengalami kegagalan karena tingginya anggaran yang diminta.
Siemens sendiri menetapkan budget sebesar Rp830 miliar sedangkan pagu anggaran PLN sendiri hanya sebesar Rp645 miliar. Selain itu, pemilihan Mapna disebabkan Siemens tidak memenuhi dan tidak menyertakan persyaratan Rejection Condition, yaitu tidak menyampaikan total waktu penyelesaian pekerjaan dan tidak menyampaikan garansi Daya Mampu/Mega Watt yang dihasilkan). Sementara Mapna memberikan garansi dan memiliki spesifikasi peralatan dan produk yang sama dengan Siemens.
Untuk diketahui, peserta pemilihan langsung dalam proyek ini adalah Siemens, Mapna, dan Ansaldo Energia. Nama terakhir belakangan menyatakan mundur.
Ketua Tim Kuasa Hukum PLN, Todung Mulya Lubis kembali menekankan tidak adanya kerugian negara dalam proyek ini. Todung mengatakan, kerugian negara yang dituduhkan oleh jaksa mencapai Rp2,3 triliun tersebut, kemungkinan disimpulkan jaksa dari pembayaran yang telah dilakukan kepada Mapna Co sebesar Rp300 miliar lebih, ditambah potensi pendapatan sebesar Rp2 triliun dari pengoperasian pembangkit tersebut.
Menurut Todung, dalam pekerjaan LTE, PLN justru berhasil melakukan penghematan. Alasannya, realisasi nilai kontrak justru jauh lebih kecil dari HPS kontrak awal. Pada HPS kontrak awal dengan pemenang tender Mapna Co, tertulis sebesar Rp645 miliar , sementara harga yang tertuang dalam kontrak hanya Rp431 miliar.
“Dengan nilai kontrak sebesar Rp431 miliar, justru PLN berhasil melakukan saving sebesar Rp214 miliar (RAB Rp645 miliar dibandingkan nilai kontrak Rp431 miliar), sehingga tuduhan kerugian negara tidak terbukti,” kata Todung.
Ihwal dakwaan jaksa bahwa daya mampu mesin hanya sebesar 123 MW tidak sesuai dengan daya mampu minimal yaitu 132MW, Todung menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat.
“Dakwaan tersebut tidak benar karena beban 123 MW yang diperoleh oleh penyidik Kejaksaan bukan berasal dari hasil pengujian, tetapi kejaksaan hanya menyaksikan mesin yang pada saat itu hanya memikul beban 123 MW (siang hari). Padahal berdasarkan pengujian yang sebenarnya oleh lembaga sertifikasi, daya mampu GT 2.1 mampu mencapai 140,7 MW sehingga melebihi daya mampu minimal kontrak,” kata Todung.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji hadir sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.
Sidang itu berlangsung, Senin (7/7) siang, dipimpin hakim Jonner Manik, dan dihadiri ketiga terdakwa. Yakni mantan General Manager PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Chris Leo Manggala, Manager Sektor Labuan Angin, Surya Dharma Sinaga dan pegawai PT PLN Kitsbu Muhammad Ali.
Dalam sidang itu tim jaksa yang dipimpin Ingen Malem Purba menanyai Nur Pamudji tentang proses pengadaan dalam proyek Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap (PLTGU) Belawan. Proyek tahun 2012 itu akhirnya memilih Mapna Co dari Iran sebagai pemenang.
Pamudji menyatakan, proses pengadaan untuk perbaikan turbin di PLTGU Belawan sudah dimulai pada akhir 2009, namun baru berhasil ditetapkan akhir Maret 2012. "Pekerjaan perbaikan harus dilakukan karena masa pakai mesin sudah lewat. Kami tiga kali rapat direksi sebelum akhirnya memilih Mapna Co," kata Pamudji. (ila/ije)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Formasi CPNS yang Dibutuhkan Pemkot Makassar
Redaktur : Tim Redaksi