jpnn.com - JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengingatkan pemerintah harus tegas terhadap persoalan PT Freeport Indonesia.
Politikus partai banteng moncong putih itu mengatakan, jika tak tegas maka dikhawatirkan pemerintah dinilai hanya tunduk kepada kepentingan asing.
Menurut Masinton, salah satu komisaris Freeport beberapa waktu lalu pernah menyampaikan keinginannya kontrak PT FI diperpanjang hingga 2041. "Itu seakan-akan emas itu jadi hak mereka," ujar Masinton saat diskusi bertajuk "Antara Freeport, Politik dan Kekuasaan", di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).
BACA JUGA: Kita Sudah Dikadali Freeport, Kini Saatnya...
Anak buah Megawati di PDI Perjuangan itu menegaskan, benteng kolonialisme di Indonesia harus dijebol. Kalau tidak, kata dia, maka bangsa Indonesia akan tunduk kepada kepentingan asing.
Karenanya, Masinton pun setuju jika DPR membentuk Panitia Khusus Freeport . Sebab, lanjut Masinton, pembentukan Pansus merupakan momentum memperbaiki sistem tata kelola sumber daya alam Indonesia. Selama ini, lanjutnya, Freeport telah menerapkan sistem kolonialisme gaya baru layaknya VOC di masa penjajahan Belanda.
Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, pembentukan Pansus Freeport sebaiknya diusulkan setelah masa reses atau tahun depan. Dia pun siap menjadi salah satu inisiator pembentukan pansus itu. "Saya siap menjadi salah satu inisiator," kata dia.
Menurut dia, pembentukan Pansus Freeport tentu bukan persoalan mudah. Tapi, jika sampai pansus terbentuk maka sejumlah persoalan lain di dalam Freeport akan terbongkar. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Luncurkan Rail Clinic, KAI Catat Rekor MURI
BACA JUGA: Fadli Zon Yakin Pansus Freeport Terbentuk
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luhut Harusnya Marah ke Riza Chalid
Redaktur : Tim Redaksi