jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi sinyal penegakan hukum era sekarang ini tidak lebih baik dibandingkan rezim kolonial dan Orde Baru.
Dia berkata demikian saat menjadi pembicara acara Sekolah Hukum yang diikuti oleh ratusan kader PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6).
BACA JUGA: PDIP Tak Setuju Pemilihan Melalui MPR, Hasto Singgung Pidato Megawati Pas Rakernas
Awalnya, Hasto mengatakan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih didampingi pengacara ketika menghadapi persoalan hukum pada era Orde Baru.
Dia mengatakan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu ditemani pengacara ketika berurusan dengan aparat.
BACA JUGA: Hasto: KPK Didirikan Era Bu Megawati, Kualat Saya Kalau Enggak Hadir
"Masih bisa didampingi penasihat hukumnya. Itu banyak dokumennya," kata Hasto, Jumat.
Selanjutnya, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyinggung praktik penegakan hukum era kekinian yang belum lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena proses yuridis sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
BACA JUGA: Menuju Kecepatan Tak Tertandingi, Yamaha Bakal Kenalkan Teknologi Turbo!
"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," kata dia.
Berkaca dari situ, lanjut Hasto, PDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat menempa kader untuk bisa menciptakan hukum secara berkeadilan di Indonesia.
"Kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu harus dirancang dari suasana kebatinan ketika Republik ini dibangun oleh para pendiri bangsa," ungkap orang dekat Megawati itu.
Hasto kemudian berbicara soal tulisan pemikir kebhinekaan Sukidi dalam sebuah media massa tentang negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan.
"Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan, Dokter Sukidi di Kompas, maka di situlah, awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri ini," ujarnya.
Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum pada Jumat ini.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui daring. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maluku Tabaos: Menghidupkan Kembali Semangat Bangsa Bahari Menuju Visi Maritim 2045
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan