jpnn.com, JAKARTA - Proyek Light Rail Transit (LRT) mendapat kritik keras dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kritik tersebut dilontarkan anggota Banggar saat rapat panja (panitia kerja) dengan pemerintah dalam rangka penyusunan APBN tahun anggaran 2019.
Rapat yang dipimpin oleh Aziz Syamsuddin selaku Ketua Banggar itu molor satu jam 20 menit. Selain dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR juga perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.
BACA JUGA: Prabowo Dituntut Buktikan Markup LRT atau Minta Maaf
”Agenda rapat pada tanggal 4 ini, pertama penjelasan pemerintah berkenaan dengan belanja pemerintah pusat, belanja K/L bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan, ketiga kebijakan belanja non K/L dan keempat pendalaman,” kata Azis di ruang rapat Banggar DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (4/7).
Politisi Partai Golkar itu mengumumkan, rapat kali ini dihadiri oleh sembilan orang dari enam fraksi dan rapat ini dibuka untuk umum. ”Berdasarkan aturan yang berlaku, telah ditandatangani 6 fraksi dari 9, ada 9 orang dari 52 orang, dengan kondisi ini izinkan saya menggunakan korum fraksi untuk bisa disepakati,” jelas dia.
BACA JUGA: Koalisi di Pilkada Bersifat Acak, Tak Bisa Diklaim Sepihak
Tak lama berselang, anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo langsung melayangkan tudingan kepada pihak pemerintah yang hadir.
Dia mengatakan anggaran LRT yang besar lebih bermanfaat besar jika digunakan untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur transportasi lainnya.
BACA JUGA: Duet Jokowi-Cak Imin Moncer di Kalangan Pemilih Muslim
”Masalah berhubungan infrastruktur, LRT ini adalah pemborosan uang negara, berapa uang negara kita (untuk proyek LRT, Red),” kata Bambang di ruang rapat Banggar, Rabu (4/7).
Bambang menuding, anggaran pembangunan LRT khususnya di Palembang yang menelan biaya Rp 10,9 triliun lebih besar manfaatnya jika dialihkan untuk pengembangan kereta api berbasis rel.
Bambang juga menyebut, dengan anggaran Rp 10,9 triliun jika dijadikan satu lokomotif dengan 10 gerbong penumpang dan satu lokomotif dengan 30 gerbong barang, maka totalnya bisa menjadikan 120 rangkaian.
”Bagaimana kalau itu disebar ke seluruh Indonesia, sekarang susah mendapatkan rolling stock, dapat tempat duduk, begitu dibuka kereta api yang daftar 2,2 juta penumpang dan itu nggak lebih 1.000 penumpang ditampung, kita lagi kesulitan jangan buang-buang duit. Ini yang sama mohon, saya akan lebih keras kalau panjenengan tidak bisa pro rakyat,” paparnya.
Tidak hanya itu, Bambang juga menilai, pembangunan LRT itu tidak optimal karena tidak terintegrasi atau terhubung dengan berbagai moda transportasi lainnya. ”Berarti ini banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas dan berhentinya di mal,” jelas dia.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengamini pernyataan tersebut. Menurut Didik, pemerintah mestinya lebih bijak dan memprioritaskan kebijakan untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi mesyarakat.
”Hari ini di Rapat Banggar, pemerintah menyampaikan adanya keinginan pemerintah untuk melakukan subsidi LRT Jabodetabek. Mestinya pemerintah lebih bijak dan memprioritaskan kebijakan untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat agar tidak jatuh dalam kemiskinan yang lebih parah,” ucapnya di lokasi yang sama.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menyatakan, masih banyak rakyat yang perlu ditolong dan menyebutkan jika subsidi yang tidak menstimulasi secara langsung terhadap jeritan rakyat jadi kalah prioritasnya.
Didik menambahkan, LRT tidak diperuntukkan bagi masyarakat kecil secara cuma-cuma. LRT hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil rakyat, khususnya masyarakat perkotaan. Sementara subsidi yang nyata untuk para petani di daerah tidak dialokasikan. (aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra: Prabowo Presiden, Dolar Kembali ke Rp 10 Ribu
Redaktur & Reporter : Adil