jpnn.com - JAKARTA – Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Elnino M Husein Mohi dan anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Dyah Ratu Ganefi sependapat bahwa DPR butuh Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami berbagai masalah pertambangan di Indonesia.
“DPR butuh Pansus untuk mengungkap karut-marut tambang di Indonesia. Kasus PT Freeport Indonesia ini, hanya pintu masuk saja, sebab ada masalah yang lebih besar dari sekadar pertemuan saat itu antara Presdir Freeport Maroef Sjamsoedin dengan Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid," kata Elnino, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (20/1).
BACA JUGA: Tersangka Isyaratkan Ada Anggota DPRD Lain Terima Suap
Sesuai dengan konstitusi lanjutnya, DPR tidak akan pernah bisa memaksa pihak-pihak terkait memberikan keterangan kalau tidak melalui mekanisme Pansus. "Hanya Pansus yang bisa memaksa pihak-pihak terkait memberikan keterangan hingga masyarakat Indonesia bisa mengetahui duduk persoalan dan solusi yang harus diambil," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, Fraksi Gerindra sejak awal mendukung pembentukan Pansus Freeport ini, sebab persoalan di Freeport begitu menyita perhatian masyarakat, menyusul terkuaknya peristiwa papa minta saham.
BACA JUGA: Dalami Persahabatan Mirna-Jessica, Polisi Minta Bantuan Australia Federal Police
“Menurut saya, pertemuan itu soal sangat kecil. Masalah besarnya menyangkut eksistensi Freeport di Indonesia dalam perspektif manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Juga soal pejabat negara yang bermain dengan perizinan, seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang jauh-jauh hari sudah mengeluarkan SK perpanjangan kontrak, padahal waktu pembahasan pun belum tiba," ujar Elnino.
Karena itu, kata anggota DPR dari daerah pemilihan Gorontalo ini, orang seperti Sudirman Said harus dipanggil Pansus.
BACA JUGA: Luhut Dinilai Sepelekan Masalah di Perbatasan Timor Leste
“Apa motifnya mengeluarkan SK jaminan perpanjangan kontrak lebih awal. Pasti ada hal-hal yang perlu digali dari sana. Juga pihak pihak lain yang sangat mengetahui soal Freeport," ujarnya.
Demikian juga halnya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut Elnino, biar Pansus nantinya yang menentukan karena keluarganya sempat bertemu dengan bos besar Freeport di AS beberapa waktu lalu. "Biar saja Pansus nanti yang mengurus soal ini. Perlu atau tidak JK dipanggil, itu kewenangan Pansus," sarannya.
Ditambahkannya, Bangsa Indonesia tidak anti-investor asing, sepanjang investasi asing itu membawa manfaat, bukan mudarat.
Terpisah, anggota DPD RI asal NTB, Baiq Dyah Ratu Ganefi menyatakan Pansus Freeport sangat perlu dibentuk segera karena banyak persoalan di lingkup pertambangan besar di Tanah Air, seperti Freeport. "Di daerah kami, tambang Newmont, juga sempat menyita perhatian publik saat divestasi saham beberapa waktu lalu," katanya.
“Saya dukung DPR bentuk Pansus sesegera mungkin, dan panggil seluruh pihak terkait untuk mengetahui soal Freeport dan konflik pertambangan lainnya di Indonesia, terutama menyangkut proses SK perpanjangan kontrak yang dikeluarkan pemerintah,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perhatian! Ini Kritikan Keras dari Seknas Jokowi Buat Menteri Baldan
Redaktur : Tim Redaksi