jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Osmar Tanjung, mengatakan konflik agraria dan masalah tumpang tindih tanah yang sedemikian kompleks dan kronis, tidak dapat ditangani dengan cara-cara bisnis seperti biasa atau dengan cara popular dan picisan.
“Sebab, masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” papar Osmar Tanjung dalam rilis yang dikirimkan ke JPNN, Rabu (20/1).
BACA JUGA: Rambe: Ini Belum Final, Kami Akan Kejar MenPAN-RB
Menurut data yang diperoleh Osmar, jumlah lahan yang menjadi ajang konflik sekarang ini sekitar 1,2 juta hektar di sejumlah sektor kehidupan. Diantaranya seperti pada bidang perkebunan, pertambangan, infrastruktur, kehutanan, pesisir dan sumber daya alam lainnya.
Sebab itu Presiden Jokowi sesuai dengan amanah Konstitusi dan Nawacita sangat berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria dan pembenahan tumpang tindih tanah.
BACA JUGA: Jokowi Lantik Rekan Almamater di Istana Negara
Dan hal ini juga pernah disampaikan dalam pidatonya pada hari HAM bahwa ”rata-rata konflik per provinsi itu kira-kira 850-an kasus. “Ini harus cepat diselesaikan,” ujarnya.
Dia mengatakan konflik pertanahan dan sumber daya alam telah menjadikan rakyat sengsara. Bahkan kehilangan kedaulatan atas “mother land” nya.
BACA JUGA: Istana Sesalkan Serangan Warga pada Pemukiman Gafatar
Ironisnya lagi konflik ini juga menyebabkan kehilangan kemandirian ekonomi serta kehilangan marwah dan martabatnya sebagai bangsa. Untuk itu, lanjut Osmar, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang cepat, tepat, baik dan benar serta bermartabat dengan pendekatan "Rakyat ke Rakyat”.
Bagi Osmar, Kementerian Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diserahi wewenang dan tanggung jawab untuk mengeksekusi, harus segera mengambil langkah-langkah yang progressive.
“Karena sampai saat ini kita tidak punya informasi sama sekali apa, bagaimana dan berapa banyak konflik pertanahan ditangani dan diselesaikan oleh Menteri Agraria dan KaBPN,” tukasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan. Foto: Dokumen JPNN
“Jangan pakai cara-cara popular dan picisan dengan menampilkan Sales Promotion Girl (SPG) menunggu stand BPN di Mall malam hari untuk pengurusan sertifikat,” tambahnya.
Pokok masalah bukan masalah sertifikasi, tapi rakyat tidak punya tanah, petani tidak punya lahan untuk produksi dan seterusnya. BPN harus menginvetarisir kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di seluruh Indonesia dan mempublikasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.
Selanjutnya berapa banyak kasus yang sudah diselesaikan dan berapa yang dalam proses sehingga masyarakat mengetahui dan yakin pemerintah Jokowi berpihak kepada rakyat.
“Kalau penanganan dan caranya ogah-ogahan jangan salahkan rakyat menduga-duga menterinya tidak mau melaksanakan Nawacita atau bagian "begal nawacita”,” sambungnya.
Osmar juga mengingatkan selama 1 tahun 3 bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK, janji 9 juta hektar lahan yang akan menjadi objek landreform sebagaimana Nawacita, belum jelas juntrungannya.
Dia juga menyindir Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia meminta sang menteri jujur terhadap dirinya, mampu atau tidak menjalankan tugasnya.
“Kalau tidak mampu berikan kesempatan kepada anak bangsa yang lainnya untuk menyelesaikan masalah agraria,” pungkasnya.(ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Yuddy Diajak Merenung Soal Honorer K2
Redaktur : Tim Redaksi