jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menjalani pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (23/10) terkait laporannya terhadap Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Viktor Bungtilu Laiskodat yang diduga melanggar etika. Iwan mengatakan, dirinya dalam pemeriksaan itu juga menyerahkan bukti-bukti yang mendukung laporannya tentang legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Menurut Iwan, MKD dalam pemeriksaan itu hanya melakukan verifikasi soal bukti laporannya. Selanjutnya, pimpinan MKD menyatakan bahwa proses persidangan etika terhadap Victor bisa dilakukan tanpa menunggu kepolisian.
“Sidang bisa saja dilakukan kepada Viktor tanpa harus menunggu proses hukum di Bareskrim. MKD mengadili persoalan etik, sementara Bareskrim Polri menangani pidananya,” kata Iwan usai memberikan keterangan kepada MKD di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10).
Menurut Iwan, tidak ada kaitan antara persoalan pidana dengan pelanggaran kode etik yang menjerat Viktor. Karena itu, Iwan mendesak MKD agar segera menyidangkan Viktor atas dugaan pelanggaran etik.
“Karena apa yang disampaikan Viktor Laiskodat dalam pidatonya sangat membahayakan demokratisasi ke depan, karena pidato seorang pejabat negara itu berpotensi besar menimbulkan persekusi,” katanya.
Namun, kata Iwan, MKD belum memutuskan apakah akan melanjutkan kasus Viktor atau tidak. Sebab, MKD masih akan melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan.
“Apakah persidangan Viktor soal etik itu dilakukan atau tidak, akan diputuskan di sidang pleno MKD nanti,” kata anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.
BACA JUGA: Gerindra: Elektabilitas Jokowi Turun, Prabowo Naik
Sebelumnya Iwan mengadukan Viktor ke MKD terkait pidato mantan politikus Golkar iru di Kupang, NTT. Viktor dalam pidatonya mengajak warga tak mencoblos partai-partai ataupun calon kepala daerah yang menentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas.
Viktor menyebut partai penolak Perppu Ormas, yakni Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN merupakan pendukung khilafah. “Mengerti negara khilafah? Semua wajib salat,” ujar Victor.
BACA JUGA: Gerindra: Ini Sudah Final, Kami Tidak Mungkin Menerima
Menurutnya, negara khilafah tidak memberi tempat bagi perbedaan. “Semua harus salat,” tegasnya dalam video pendek yang menjadi viral.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Polling Fadli Zon: Tiga Tahun Jokowi, Hidup Lebih Susah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Beri Rapor Merah untuk Demokrasi Era Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy