jpnn.com, JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyentil Prabowo Subianto dengan membuka data lahan yang dikuasai pengelolaannya oleh mantan Danjen Kopassus TNI AD tersebut, mendapat respons keras dari Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.
Arief mengatakan, lahan-lahan negara yang dikuasakan dalam bentuk hak guna usaha (HGU) ke pengusaha di sektor perkebunan sawit, pertambangan maupun lainnya telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara dalam bentuk devisa.
BACA JUGA: Sepertinya Penuduh Jokowi-Maruf Pakai Alat Canggih Kebanyakan Nonton Mission Impossible
BACA JUGA: Sentil Prabowo soal Lahan, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu
Oleh karena itu, anak buah Prabowo di partai berlambang burung garuda ini menduga Presiden ketujuh RI tersebut tidak paham konsep pengelolaan lahan berupa HGU tersebut, termasuk yang dikelola Capres 02 Prabowo di Kalimantan Tengah dan Aceh.
BACA JUGA: Trenggono: Palapa Ring Bukti Jokowi Sosok Optimistis di Era Digital
"Kang Mas Joko Widodo paham enggak sih tentang apa itu lahan yang bestatus HGU, HGB dan Hak Milik. Yang Pasti Prabowo dapat HGU lahannya bukan dari nyerobot lahan negara, karena diurus secara sah sesuai peraturan yang ada," ucap Arief kepada JPNN, Selasa (19/2).
Arief pun merasa heran ketika Jokowi secagai capres membandingkan pembagian lahan dan sertifikat tanah yang dilakukannya kepada masyarakat dengan yang dikelolakan negara kepada pengusaha, terutama yang berstatus HGU.
BACA JUGA: Hasto Prihatin Tim Prabowo Masih Terapkan Politik Kambing Hitam
Menurutnya, bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat yang dilakukan Jokowi itu bagus, tapi hal tersebut bukanlah kebijakan baru. Bahkan pembagian lahan kepada rakyat telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno.
Contohnya menurut Arief, program tranmigrasi di mana penduduk pulau Jawa yang masuk program transmigrasi diberikan lahan dua hektare per keluarga, rumah dan biaya hidup ditanggung hingga lahan yang diberikan menghasilkan. Mereka diberikan kredit bank untuk mengelola lahannya seperti kredit perkebunan sawit plasma.
"Lihat sekarang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Penduduk dari Pulau jawa, Bali dan Madura tesebar dan sudah membaur dan beranak-pinak. Jadi, Jokowi bagi-bagi lahan dan sertifikat bukan barang baru," tegas Arief.
BACA JUGA: Jokowi Buka Data Tanah Prabowo, Humphrey: Itu Pidana
Pihaknya juga mempertanyakan apakah mantan wali kota Solo itu mengetahui jika orang-orang di sekelilingnya, para pendukungnya di Pilpres juga menguasai banyak HGU, bahkan luasnya lebih besar dibandingkan Prabowo.
"Ayo buka itu nama-namanya. Kalau menyerang Prabowo dengan kepemilikan lahan HGU, Kang Mas (Jokowi) kelihatannya rada dangkal ya pengetahuannya tentang sistem agraria di Indonesia," tandas Arief.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Jokowi Mempercepat Pembagian 5 Ribu Sertifikat Tanah
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam