jpnn.com - JAKARTA - Gerakan revolusi mental yang digelorakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, melalui sebuah website terus disorot. Apalagi usai situs itu tak bisa diakses.
Hal ini juga memancing tanggapan keras dari anggota Komisi I DPR, Elnino M. Husein Mohi.
BACA JUGA: KPU Minta Wewenang Menggelar Pemilihan Kepala Desa
Anak buah Prabowo Subianto di partai Gerindra itu mengatakan revolusi mental mestinya bukan bertujuan kampanye untuk memperbaiki diri seluruh rakyat. Revolusi mental mestinya merupakan pemberian contoh bagaimana seharusnya menjadi manusia Indonesia seutuhnya.
"Jadi, ketimbang bikin website, mestinya mental Kabinet Kerja dan jajarannya diperbaiki dulu. Misalnya dengan melatih efisiensi kerja serta menjauhkan diri dari menganggap revolusi mental sebagai proyek yang dapat diambil fee-nya," kata Elnino kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/8).
BACA JUGA: Antisipasi Calon Kada Mundur, Mendagri Punya Permintaan buat Parpol
Revolusi mental, lanjut Elnino, harus memperbaiki niat dari para penyelenggara negara. Sehingga untuk membangun sebuah sistem informasi berupa website abal-abal, mestinya tidak sampai menghabiskan uang rakyat.
"Semua juga bisa bikin website abal-abal dengan gratis. Dan kalaupun bayar, ya gak sampai Rp10 juta lah. Mental mark-up seperti itulah salah satu yang mesti direvolusi," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Hadapi Kasus Bansos Sendirian, Mas Gatot Gejala Stroke
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Ngomongnya Trisakti Tapi Hatinya Liberal
Redaktur : Tim Redaksi