JPNN.com JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan membuka kran impor sejumlah komoditas pangan menjelang lebaran, seperti daging, bawang merah dan cabai.
Menurut anak buah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, membuka kran impor harus tetap mengacu UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dimana ada indikator yang harus dipenuhi, salah satunya pemerintah menggaransi bahwa ketersediaan produksi dalam negeri benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Tata cara impor itu sudah diatur dalam UU Pangan, boleh impor apabila komoditas itu tidak diproduksi dalam negeri, atau jika persediaan dalam negeri sedang kekurangan boleh impor. Atau kalau komoditas itu sedang dalam situasi krisis di dalam negeri," kata Herman di gedung DPR Jakarta, Selasa (9/6).
Nah, kalau ketersediaan daging, bawang merah maupun cabai di dalam negeri masih mencukupi, Herman menegaskan kebijakan membuka kran impor belum perlu diambil. Hal ini disampaikannya karena kebijakna impor sendiri merupakan barang seksi.
"Ini kan impor ini menjadi sesuatu yang seksi bagi para pelaku impor dan keseksian ini mengundang berbagai pandangan bahwa impor dengan jalan berbagai alasan (terkesan dipaksakan)," jelasnya.
Menurut Herman, salah satu alasan yang dijadikan pemerintah membuka kran impor adalah referensi harga ketiga bahan pangan itu. Namun dia melihat ada keanehan karena tiba-tiba saja harga bawang dan cabai naik.
Karena itu dia meminta Kementerian Pertanian menggaransi apakah stok dalam negeri benar-benar tidak mencukupi atau masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga referensi pemerintah tidak hanya masalah harga yang seolah-olah dikondisikan sedang masa kritis dan memaksa pemerintah membuka kran impor.
"Menteri Pertanian harus memberikan garansi bahwa produk dalam negeri masih mencukupi kebutuhan. Jangan sampai kemudian pada sisi lain di perdagangan, karena referensinya harga seolah-olah sekarang dalam masa kritis, masa kekurangan karena harganya melampaui harga referensi rata-rata perbulan sehingga harus dilakukan impor," tandasnya
Dia menambahkan, kalau kemudian ada jaminan dari Mentan bahwa tidak perlu melakukan impor, pihaknya meminta Kementan segera melakukan opereasi dengan mendistribusikan stok yang ada ke pasaran. "Ya kita tunggu apakah Menteri Pertanian siap menggaransi atau tidak?" tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Ekonom Ini Sebut RUU Penjaminan Pintu Masuk Asing Kuasai UMKMK
BACA ARTIKEL LAINNYA... AP II Berbenah Jelang Audit Tingkat Dunia
Redaktur : Tim Redaksi