jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyatakan, pola penanganan perkara di pengadilan harus transparan. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR itu menegaskan, dengan transparansi maka proses penanganan perkara di pengadilan bisa diawasi oleh siapa pun.
Didik mengatakan, selama ini manajemen penanganan perkara di lembaga peradilan terkesan sangat tertutup. "Ke depan, itu harus dihilangkan. Manajemen di seluruh jenjang pengadilan harus transparan,” katanya di Jakarta, Jumat (1/7), menanggapi masih adanya suap ke oknum di lembaga peradilan.
BACA JUGA: Anak Buah SBY: Ada Skandal Besar di Balik Kasus Putu
Ia menegaskan, transparansi tidak hanya pada proses pendaftaran. Penentuan majelis hakim yang menangani perkaranya puyn harus transparan. “Sehingga publik bisa melihat rekam jejak hakim ini seperti apa," katanya.
Menurut dia, pengawasan publik terhadap lembaga peradilan sangat penting. Sebab, pengawasan itu bukan hanya dilakukan institusi formal seperti Mahkamah Agung (MA) atau Komisi Yudisial (KY).
BACA JUGA: Putu Sudiartana di Mata Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
"Memberi ruang yang selebar-lebarnya kepada publik untuk mengawasi para hakim ini jauh lebih efektif," ujar anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat itu.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Ini Sejarah, Kapolri Terima Bintang Kehormatan Tertinggi dari TNI
BACA ARTIKEL LAINNYA... La Ode Ida: Politikus Korupsi Bukan Semata Rakus, tapi...
Redaktur : Tim Redaksi