jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengingatkan agar pelaksanaan hukuman mati tidak dijadikan alat untuk mendongkrak popularitas politik pemerintah. Politikus Partai Demokrat itu bahkan menegaskan, penerapan hukuman mati justru harus dijauhkan dan kalau pun diberlakukan harus dengan ketentuan yang sangat selektif.
"Jangan jadikan eksekusi hukuman mati untuk satu popularitas politik, karena di dalam menjatuhkan hukuman mati sangat mungkin ada kesalahan dari hukum acara dan materiil," kata Benny di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (25/7).
BACA JUGA: Boy Rafli: Regu Tembak Polri Sudah Siap
Dia mengakui, hukuman mati memang bagian dari sistem penegakan hukum. Tapi, lanjut, ada presiden yang menjadi simbol presiden adalah simbol Bangsa Indonesia.
"Presiden simbol hati nurani bangsa. Jangan hukuman mati diobral untuk membangun popularitas politik," pintanya.
BACA JUGA: 988 Jiwa jadi Korban Banjir Bandang di Pandeglang
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu menambahkan, presiden memang harus memperbaiki sistem hukum karena ada setumpuk harapan dan cita-cita kemanusiaan. Karenanya, penerapan hukuman mati pun harus benar-benar selektif.
"Kalau hukuman mati masuk sistem hukum kita, dengan kewenangan dan wisdom, harus selektif. Modifikasi hukuman," ujar anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat itu.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Larang Menteri Keluar Kota Pekan Ini, Ada Apa Nih Pak?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Serahkan Handhpone Ke Pengadilan
Redaktur : Tim Redaksi