jpnn.com - JAKARTA - Evaluasi kinerja anggota kabinet dan reshuffle para menteri adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, politikus Partai Hanura Sarifuddin Sudding tidak akan menyoal kalau kader Hanura yang kini duduk di kabinet juga dievaluasi.
"Saya ulangi, presiden berwenang penuh untuk mengevaluasi para pembantunya. Bahwa ada dari kader Hanura juga dilakukan evaluasi, sah-sah saja," kata Sudding, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (25/7).
BACA JUGA: Politikus Hanura Minta Jokowi Berikan Kepastian
Tujuan evaluasi, lanjut anggota Komisi Hukum DPR ini, untuk memastikan agar para pembantu presiden betul-betul bekerja dan bertanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat.
Kalau dari evaluasi presiden ditemukan ada para pembantunya tidak produktif dan tidak sesuai dengan harapannya, menurut Sudding, itu menjadi kewenangan presiden untuk menggantinya.
BACA JUGA: Ahok Bersaksi untuk Kasus Suap Reklamasi Hari Ini
"Bagi kami, mau ditambah kader Hanura di kabinet monggo. Mau dihilangkan, juga monggo‬," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Waskita Karya Diminta Ganti Rugi Korban Meninggal di Brexit
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paradigma Pemberantasan Terorisme Tak Boleh Bergeser karena TNI
Redaktur : Tim Redaksi