jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Anak Republik, Arif Rahman, menyayangkan adanya wacana-wacana di luar koridor konstitusional yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional. Misalnya people power yang berada di luar koridor konstitusi dijadikan alat untuk melakukan penekanan terhadap penyelenggara pemilu yang sah.
“Karena teori terjadinya people power yang diinginkan berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demorasi, dan menguatnya sendi-sendi ekonomi serta daya beli masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/4).
BACA JUGA: Anak Republik Kecam Wacana People Power Inkonstitusional
Dia meminta kepada aparat TNI/Polri untuk menindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang dengan sengaja melakukan provokasi terhadap masyarakat. “Sebagai tokoh bangsa seharusnya Amien Rais lebih bijak dan tidak memprovokasi masyarakat,” katanya.
Arif menilai, apa yang disampaikan Amien Rais dapat merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia yang cinta damai dan persatuan, sebagai kultur budaya Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: Entah Siapa yang Disindir Amien Rais, tapi Demokrat Marah: Tak Usah Sok Jago Tantang SBY
“Lepas saja gelar profesornya kalau masih kemaruk dengan kekuasaan dan pragmatis dalam menyikapi situasi politik bangsa ini,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hak mutlak warga negara dan bangsa Indonesia, di mana hal tersebut termaktub dalam sila ke 3 Pancasila.
BACA JUGA: Anak Republik Siap Mendukung Pemerintahan Jokowi - Maruf
“Untuk itu, meminta kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menjaga ideologi bangsa ini, dan tidak berkhianat dengan mengatasnamakan demokrasi,” tuturnya.
Sementara, Arif menilai pertemuan Menteri koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto merupakan sinyal positif. Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo disebut mengedepankan budaya silaturahmi.
“Tapi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo tidak perlu menggunakan utusan. Karena kedua pihak harus berbesar hati untuk bertemu dan berkomitmen di hadapan masyarakat, bahwa apapun hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa disepakati bersama,” ungkapnya.
Dia berharap pertemuan itu bisa berlangsung sebelum pengumuman resmi KPU pada 22 Mei mendatang. Hal ini, lanjut Arif, agar bisa mengubah persepsi masyarakat supaya lebih dewasa dalam berdemokrasi. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deklarasikan Kemenangan Lagi, Prabowo Kutip Pidato Jokowi soal Rantai Sepeda
Redaktur & Reporter : Adil