jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menganalisis soal bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan agenda politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ray menilai bergabungnya partai pimpinan Zulkifli Hasan ke dalam koalisi pemerintah, tentu bisa memengaruhi agenda di DPR.
BACA JUGA: PAN Sudah Memepet, Sebaiknya Jokowi Segera Rombak Kabinet
Menurut Ray, ini merupakan kebutuhan dukungan politik terhadap Presiden Jokowi untuk perubahan sistem fundamen pascareformasi.
"Salah satunya, saat ini, menggagas amendemen dan revisi UU Otonomi Khusus. Revisi yang disebabkan adanya UU Omnibus Law," kata Ray kepada JPNN.com, Kamis (26/8).
BACA JUGA: PAN Masuk Gerbong Pendukung Jokowi, 3 Kadernya Layak jadi Menteri
Dia memandang bahwa merapatnya PAN ke koalisi pemerintah bisa disinyalir untuk membangun koalisi politik baru untuk Pilpres 2024, lantaran sempat ada 'retak' di koalisi pemerintah antara Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan dengan PDI Perjuangan.
"Ada kemungkinan 'retak' Jokowi dan LBP dengan PDIP, bisa jadi akan terus berjalan sampai 2024. Artinya, kerja sama sekarang akan berlanjut sampai dukungan capres-cawapres 2024," lanjutnya.
BACA JUGA: PAN Jadi Sahabat Baru Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah
Sisi lain, Ray juga menganalisis bahwa dari tujuh partai koalisi pemerintah yang ada di parlemen, PKB kemungkinan akan berkurang jatah menterinya.
Menurut dia, menteri dari PKB paling memungkinkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.
Selain itu, katanya, Jokowi juga berpeluang mengurangi jatah menteri yang tidak berasal dari partai politik.
"Mengapa PKB? Risiko politiknya lebih kecil. Kalau, Nasdem bisa selamat karena diharapkan bisa menjadi blok kekuatan politik jelang 2024 nanti," jelas Ray. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Boy
Reporter : Kenny Kurnia Putra