jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo meminta pemerintah segera menyiapkan revisi atas UU APBN 2020 menyusul merebaknya coronavirus. Menurutnya, efek penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu akan berpengaruh pada perekonomian.
“Pemerintah perlu mengambil kebijakan kongkret untuk meminimalisasi dampak wabah covid-19 (coronavirus, red) di Tiongkok. Salah satunya adalah melalui revisi APBN 2020 agar asumsi dan posturnya kredibel,” ujar Dradjad melalui layanan pesan, Kamis (20/2).
BACA JUGA: Isu Virus Corona Memukul Pariwisata Bali
Mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, sejauh ini pemerintah belum melakukan revisi asumsi APBN 2020. Menurutnya, revisi itu perlu dilakukan karena asumsi pertumbuhan APBN bakal tak tercapai.
Dradjad menambahkan, para pelaku usaha akan meragukan postur APBN 2020 yang tak direvisi. “Bagaimana pelaku usaha percaya pemerintah bisa memberi insentif fiskal dan sebagainya jika mereka malah meyakini penerimaan APBN bakal jeblok lagi?” ulasnya.
BACA JUGA: Kelakar Menteri Budi Karya Soal Virus Corona
Lebih lanjut Dradjad menyodorkan data untuk memperkuat argumennya soal imbas coronavirus bagi perekonomian nasional. Menurutnya, impor Indonesia dari Tiongkok hingga September 2019 mencapai circa USD 32,3 miliar. Di sisi lain ekspor Indonesia ke negeri dengan populasi terbesar di dunia itu sekitar USD 18,4 miliar.
Namun akibat karantina dan peliburan pegawai menyusul penyebaran coronavirus, pabrik-pabrik di Tiongkok berhenti beroperasi selama berminggu-minggu. Efeknya adalah produksi di Tiongkok terhenti sehingga mengganggu rantai pasokan ke seluruh dunia termasuk Indonesia.
“Barang-barang impor dari Tiongkok menjadi langka dan harganya pun mahal. Jelas ini akan mengganggu produksi industri nasional. Inflasi pun akan naik sementara daya beli konsumen terganggu karena harga jadi mahal, Pasar Tanah Abang juga bisa kena imbasnya,” paparnya.
Oleh karena itu Dradjad menegaskan, sebaiknya pemerintah fokus pada instrumen yang efektif dikendalikan. Misalnya, melalui belanja APBN yang bisa menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
“Dengan asumsi Indonesia tidak terkena wabah saja yang proyeksi pertumbuhan yang realistis adalah 4,3 - 4,8 persen,” sebutnya.
Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyebut coronavirus dalam kacamata intelijen dan keamanan sudah menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional. Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat semua lini pertahanan, khususnya sektor kesehatan dan rumah sakit.
“Kalau kasus sporadis memang tidak bisa dihindarkan, tetapi kampanye cuci tangan, menjaga kebersihan dan sebagainya perlu digencarkan. Rumah sakit perlu dibantu agar alat kesehatannya tercukupi. Jangan malah terbebani tunggakan BPJS, ini agar jangan sampai Indonesia terkena wabah,” pungkas mantan ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) itu.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni