jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyoroti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan penggunaan kawasan Tugu Proklamasi di Menteng, Jakarta Pusat sebagai lokasi deklarasi gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8).
Dalam pandangan Ferdinand, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak konsisten soal penegakan aturan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mencegah penularan Covid-19.
BACA JUGA: Deklarasi KAMI Hanya Ajang Kontes Kecantikan Jelang Reshuffle Kabinet?
Ferdinand mengatakan, sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI dengan berani membubarkan pesta rakyat dalam rangka perayaan agustusan, Senin (17/8). Namun, sehari kemudian Pemprov DKI justru membiarkan deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi yang dihadiri banyak orang namun tak menghiraukan protokol kesehatan anti-Covid-19.
"Langkah Pemprov DKI saat tujuh belasan membubarkan kerumunan yang terjadi di mana warga merayakan HUT RI sudah tepat dan harus didukung, tetapi hari ini penegakan aturan itu lumpuh dan mati seketika," kata Ferdinand kepada jpnn.com.
BACA JUGA: Siapa yang Ganggu Deklarasi KAMI akan Berhadapan dengan Gatot Nurmantyo
Ferdinand juga mengaku heran lantaran mendengar kabar soal Anies Baswedan menelepon panitia deklarasi KAMI dan mengizinkan penggunaan Tugu Proklamasi untuk kegiatan yang dihadiri banyak orang itu. Menurut Ferdinand, Gubernur ke-16 DKI itu menerapkan standar ganda.
"Ada apa dengan Anies Baswedan? Mengapa standar ganda dalam penerapan aturan? Atau apakah Anies justru mendukung gerakan-gerakan yang berbau makar terhadap pemerintahan yang sah?" ucap Ferdinand.
BACA JUGA: Syahganda: Alhamdulillah, Anies Baswedan Baru Telepon Panitia KAMI
Oleh karena itu Ferdinand meminta Anies menjawab berbagai pertanyaan itu. Sebab, katanya, salah satu deklarator KAMI membuat twit di Twitter dan menyebut Anis mendukung deklarasi gerakan yang dimotori Prof Din Syamsuddin Cs itu.
"Saya mendesak Anies Baswedan untuk mengambil tindakan dan langkah konkret terhadap penegakan aturan PSBB di Jakarta, dengan membubarkan acara deklarasi KAMI, ditambah dengan aturan peraturan presiden tentang sanksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," tutur Ferdinand.
Selain itu, Ferdinand juga menyoroti tokoh-tokoh yang mengklaim mau menyelamatkan Indonesia, tetapi justru mengadakan kegiatan pengumpulan massa yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
"Jakarta selalu jadi kota penyumbang positif Covid-19 tertinggi setiap hari. Anies jangan pakai standar ganda, kecuali memang mendukung gerakan KAMI," pungkasnya.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam