jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap ubin keramik asal China.
Menurut Ujang, dari sisi kebijakan, rekomendasi yang diusulkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atas pengenaan BMAD ubin keramik asal China itu akan berdampak juga terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebab, kebutuhan keramik untuk membangun properti di IKN Nusantara sangat banyak, sementara ketersediaan produksi keramik di dalam negeri masih sangat kurang.
“Saya melihat mungkin saja akan ada dampaknya. Bisa jadi gitu terkait dengan pembangunan IKN ke depan,” ucap Ujang, Jumat (16/8/2024).
BACA JUGA: FOSBBI Sikapi Hasil Penyelidikan KADI Soal BMAD Ubin Keramik
Selain itu, Ujang menyebut China bisa dengan mudah melakukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap produk-produk dari Indonesia, mengingat China sekarang sudah menjadi raksasa ekonomi dunia menyaingi Amerika Serikat.
China, kata Ujang, bisa dengan mudah melakukan balasan maupun menarik investasinya dari dalam negeri dan yang perlu diingat adalah China merupakan salah satu investor utama di IKN.
BACA JUGA: HIPMI Sebut Rencana BMAD Ubin Keramik Berpotensi Mengancam Program 3 Juta Rumah Prabowo – Gibran
Jika gara-gara BMAD, China marah bisa berdampak negatif terhadap IKN Nusantara, terutama di masa pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Memang ancaman China itu ya harus hati-hati disikapi oleh pemerintah ke depan Prabowo – Gibran, karena bagaimanapun kan China menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, jadi salah satu negara super power yang sudah menyaingi Amerika,” ucap Ujang.
“Dalam konteks itu, saya melihat kalau misal China menarik katakanlah investasinya atau menarik bisnisnya dari Indonesia tentu ini akan berdampak bagi Indonesia,” imbuhnya.
Ujang menyampaikan polemik BMAD ini bisa menjadi tantangan pemerintahan Prabowo – Gibran ke depan.
Sebab, pemerintahan mendatang perlu memastikan agar iklim investasi dan ekonomi di Indonesia tetap stabil.
“Saya melihat ke depan, tantangan presiden baru nanti dan wakil presidennya tentu itu adalah memastikan ekonomi stabil, memastikan peluang kerja masyarakat ada, memastikan masyarakat punya pekerjaan dan memastikan masyarakat bisa makan,” ucapnya.
“Saya melihat dalam konteks politiknya kemungkinan besar kemungkinan ada saja dampak di pemerintahan baru nanti,” ujar Ujang.
Lebih lanjut, Ujang menyampaikan jika nanti BMAD secara resmi ditetapkan pemerintah saat ini, ia tidak tahu apakah akan tetap dilanjutkan atau akan dicabu oleh pemerintahan baru Prabowo – Gibran.
“Saya tidak tahu soal membatalkan bea masuk atau tidak, kita lihat saja nanti Prabowo - Gibran ke depan nanti seperti apa kebijakannya, apakah melanjutkan tadi untuk menentukan bea masuk atau sebaliknya kita tunggu saja,” bebernya.
Menurut Ujang, yang terpenting adalah setiap regulasi yang dikeluarkan tidak mengganggu kepentingan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif dan masyarakat merasakan manfaatnya, seperti memiliki kesempatan untuk bekerja di tengah konteks hubungan bisnis atau dagang antara Indonesia dan China.
“Yang penting bagi saya adalah kepentingan nasional Indonesia itu terjaga, ekonomi stabil, rakyat bisa makan. Masyarakat punya pekerjaan itu yang paling penting dalam konteks persoalan bisnis antara Indonesia dan China,” pungkas Ujang.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari