jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida ikut mengomentari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tiba-tiba murka kepada para bawahannya atau mungkin sebagian bawahannya. Sikap itu diekspresikan dalam suatu Rapat Kabinet tanggal 18 Juni 2020 yang videonya baru viral hampir dua minggu setelahnya.
Menurut Laode, alasan kemarahan mantan Wali Kota Solo itu agaknya karena melihat atau merasakan kerja atau kinerja para bawahannya cenderung letoy di tengah kondisi sosial ekonomi bangsa yang sedang kritis.
BACA JUGA: Jokowi Memarahi Menterinya, Wanita Emas: Sangat Menyentuh Rakyat
“Harapan Pak Jokowi agar para menterinya kerja secara luar biasa ternyata tidak terjadi. ‘Mereka kerja biasa-biasa saja’, kira-kira begitu kesannya. Anggaran kementerian umumnya masih mengendap, tak ada progres yang signifikan,” ujar Laode kepada JPNN.com, Selasa (30/6) malam.
Lebih lanjut, Laode menyebutkan secara khusus Presiden Jokowi menyoroti anggaran penanganan covid-19 yang baru cair 1,53 persen dari total sekitar Rp 75 triliun. “Wah... luar biasa hematnya, bukan?,” kata Laode.
BACA JUGA: Cerita di Balik Penayangan Video Presiden Jokowi Marah
Laode menilai publik pun menanggapi kemarahan Presiden secara beragam. Ada yang menilainya sebagai keprihatinan presiden, namun ada pula yang menganggap beliau sedang mempertontonkan kelemahan sebagai seorang pemimpin karena dianggap gagal mengarahkan.
“Ya…terserahlah, namanya juga hak tiap orang untuk menilai,” kata mantan Wakil Ketua DPD RI ini.
BACA JUGA: Prajurit TNI AL Kejar KM Sinar Mulya 06, Kemudian Tahan dan Geledah, Oh Ternyata
Namun, bagi Laode, di balik kemarahan Presiden Jokowi itu, ada dua kemungkinan kondisional pihak pembantu yang dimarahi itu. Pertama, sebagian pembantunya ternyata merupakan pembangkang yang diam alias silent dissidents.
“Secara diam-diam tak jalankan tugas yang dimandatkan oleh presiden. Mereka agak terlena dengan jabatan, apalagi di tengah masa covid yang menjadikan harus lebih fokus jaga kesehatan diri dan keluarga. Pada saat yang sama, aparat umumnya kerja di rumah atau bahkan tak peduli dengan tugas-tugas kantor,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Laode, para menteri atau pimpinan badan-badan eksekutif pun tak bisa mengerahkan mereka untuk operasional tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal sebelumnya.
Kedua, tidak kompeten untuk suatu tugas jabatan. Akibatnya tak bisa inovatif-produktif dalam menjalankan tugas. “Ini, lagi-lagi, ditambah dengan alasan suasana covid-19,” ucap Laode Ida.
Kondisi ini, menurut Laode, Presiden Jokowi harus melakukan deteksi atau evaluasi khusus kepada jajaran pembantu yang jadikan presiden sedikit berang itu.
Namun, kata dia, apapun penyebab atau hasil evaluasinya, yang pasti akibat dari dua kondisional itu, maka rakyat atau masyarakat luas tak memperoleh pelayanan dengan baik dari aparat kementerian dan lembaga.
“Ini jelas merupakan bagian dari malaadministrasi yang secara sadar atau pun tidak, dilakukan oleh para pembantu atau bawahan presiden. Mudah-mudahan, setelah ada teguran terbuka dari Presiden Jokowi itu, ada perbaikan untuk bekerja secara luar biasa,” kata Laode.
Pada kesempatan itu, Laode Ida secara khusus memberikan beberapa catatan khusus sekaligus pertanyaan.
“Mengapa daya serap anggaran untuk penanganan covid-19 saja masih sangat kecil? Apakah karena hambatan kebijakan ataukah alasan teknis operasional,” tanya Laode Ida.
Laode menduga kondisi tersebut akibat dari ketatnya anggaran. “Apakah ada faktor Menkeu yang begitu ketat mengendalikan agar uang negara tak keluar? Inilah yang perlu diinvestigasi juga secara khusus agar presiden bisa menemukan solusi terbaik,” tegas Laode Ida.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich