jpnn.com, JAKARTA - Kritikan terkait kebijakan pemerintah yang tidak menurunkan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak mentah dunia, diprediksi tak akan mendegradasi popularitas pemerintah.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi meyakini hal tersebut mengingat hampir semua sektor kehidupan saat ini mengalami pelambatan akibat pandemi virus Corona (COVID-19).
"Di tengah kelesuan perekonomian akibat covid-19, isu harga BBM saya kira tidak berdampak pada degradasi popularitas pemerintah," ujar Ari kepada jpnn.com, Selasa (12/5).
Pembimbing program doktoral di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini meyakini kondisi akan berbeda, jika isu terkait harga BBM dimainkan pihak tertentu ketika kehidupan berjalan secara normal.
"Lain soal jika isu harga BBM 'dimainkan' di kondisi kehidupan normal, sensitivitas harga BBM sangat memengaruhi gonjang ganjing politik," ucapnya.
Pandangan berbeda dikemukakan pengamat politik Ujang Komarudin. Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini meyakini kritikan terkait kebijakan pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM, masih ampuh.
Paling tidak untuk mendegradasi popularitas pemerintahan Joko Widodo saat ini. Meski demikian, Ujang menilai isu tersebut masih di bawah isu terkait penanganan pandemi Covid-19.
"Saya kira masih ampuh untuk mendegradasi dan mendelegitimasi pemerintah. Namun keampuhannya masih di bawah persoalan penanganan Corona," kata Ujang.
Karena itu, direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, pemerintah perlu bijaksana menanggapi isu-isu terkait BBM. Jangan sampai menambah beban pekerjaan di tengah upaya menangani Covid-19.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Ekonom Sebut Harga BBM Bersubsidi Tidak Perlu Diturunkan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang