"Kalau bicara Pilpres 2014, mari sekarang kita bicara tentang Undang-undangnya. Sekarang Undang-undangnya belum diputuskan bahkan belum dibahas," kata Anas Urbaningrum kepada wartawan, Jumat (18/5) di Bumi Perkemahan Wisata, Cibubur, Jakarta.
Ia menyatakan, ada bagian dari UU Pilpres 2009 yang perlu direvisi atau penyesuaian. Menurutnya, tidak mesti revisi besar, cukup revisi terbatas menyoal ketentuan tertentu yang perlu disesuaikan perkembangan. Misalnya, kata Anas, syarat pengajuan pasangan capres dan cawapres. "Pada UU Pilpres yang lama syaratnya harus 20 persen kursi dan 25 persen suara perolehan. Syarat itu cukup berat," tegasnya.
Ia menambahkan, banyak suara-suara parpol mengajukan usulan. Misalnya, ada yang bilang parpol boleh mengajukan dan tidak perlu Presidensial Treshold. Selain itu, imbuh dia, ada yang usul sama dengan angka Parliamentary Treshold 3,5 persen. Ada juga yang tetap seperti ketentuan UU Pilpres 2009.
"Pada kontek lain, kita lihat syarat pilkada moderat lima belas kursi atau suara. Jadi perlu cari angka moderat. Hemat saya 15 persen kursi dan 15 persen suara, tidak berat tidak ringan, tidak gampangan. Sehingg tidak menutup kemungkinan munculnya calon alternatif," kata Anas.
Ia menambahkan, semua angka-angka yang diajukan oleh berbagai pihak sah dan hal serta masing-masing punya argumentasi. "Tapi, 15 persen kursi, 15 persen suara, adalah angka cukup serius moderat dan alternatif," katanya.
Dijelaskan dia, 15 persen itu secara teoritik menghasilkan pasangan calon. Kecuali, kata dia, ada yang berkoalisi. "Bisa saja kalau berkoalisi nanti hanya menghasilkan dua pasangan calon," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mulyono dan Muraz Paling Unggul
Redaktur : Tim Redaksi