SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (WW) tampaknya sulit mempertahankan jabatannya lebih lama lagi. Sebab, Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menyetujui pemecatan dan meminta dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Wishnu.
Hal itu diungkapkan Anas setelah acara silaturahmi dengan pengurus PWI Jatim di Balai Wartawan A. Azis, Jalan Taman Apsari, kemarin (20/2). ""Saya setuju dengan jajaran DPD dan DPC Surabaya yang mengusulkan pemecatan. Dia (WW) bukan lagi anggota Demokrat,"" terangnya.
Anas juga mempertanyakan posisi WW sekarang di dewan. Sebab, dia bukan lagi anggota Partai Demokrat. ""Yang pasti, dia tentu akan di-PAW. Dia menjadi anggota dewan mewakili apa?"" ucap politikus kelahiran Blitar tersebut.
Soal penggantinya, tentu saja yang memutuskan adalah KPU. ""Biasanya, yang perolehan suaranya berada di bawah dia,"" jelas Anas.
Pernyataan Anas itu sekaligus menjadi jawaban atas klaim Wishnu. Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya tersebut mengaku mendapat dukungan dari DPP soal pemecatan dirinya. Nyatanya, Anas yang merupakan pucuk pimpinan DPP malah mendukung pemecatan dan pelengseran Wishnu dari jabatan ketua DPRD Surabaya.
Sementara itu, Bendahara DPD PD Jatim Achmad Iskandar mengatakan bahwa pihaknya meminta WW legawa dan mundur dengan baik-baik. ""Sebab, kalau tidak mundur sekarang, karir politiknya pasti habis. Dia (WW, Red) tentunya tidak akan bisa nyaleg pada 2014,"" tuturnya.
Menurut Iskandar, pintu WW untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat sudah pasti tertutup. Bila mencalonkan diri sebagai caleg dari parpol lain, namanya pasti dicoret KPU. ""Sebab, ketika bertahan menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya, WW dianggap berasal dari Partai Demokrat. Bila mendaftar dari parpol lain, KPU pasti akan mencoretnya,"" paparnya.
Untuk itu, politikus berdarah Madura tersebut mengatakan bahwa jalan yang paling baik bagi WW adalah mundur secara baik-baik. Dengan begitu, dia bisa melanjutkan karir politiknya. ""Kalau terus bertahan dan ngotot, situasinya justru mempersulit dirinya sendiri,"" jelasnya.
Di bagian lain, anggota Komisi A DPRD Jatim Jalaludin Alham mengatakan pihaknya segera bertemu KPU untuk membahas masalah pencalegan. ""Termasuk, mekanisme seorang kader yang duduk di dewan kemudian mendaftar dari partai lain, apakah langsung dicoret atau tidak,"" ucap mantan ketua DPRD Sidoarjo itu.
Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Junaedi mengungkapkan bahwa fraksinya sudah mengirimkan surat pemberhentian Wishnu ke pimpinan dewan yang lain. "Kalau dulu partai yang memberi tahu, sekarang sudah ada surat dari fraksi. Surat ini menegaskan pemberhentian sementara itu," katanya. Dia berharap, pimpinan dewan segera memprosesnya.
Pengiriman surat tersebut dilakukan setelah fraksi Partai Demokrat mengadakan rapat Senin lalu. Dalam rapat itu, semua anggota fraksi menyetujui pengiriman surat. "Semua kompak. Tak ada yang menolak," papar Junaedi.
Junaedi menampik anggapan bahwa fraksinya selama ini tidak berani ""berhadapan" dengan Wishnu. Junaedi juga menggariskan semua anggota fraksi berhati-hati bicara mengenai masalah tersebut. "Jadi, untuk bicara masalah ini ada pintu tersendiri. Tidak semua orang bisa bicara," katanya.
Pria yang juga anggota komisi D tersebut kemarin menanggapi seruan walk out dalam rapat-rapat yang dipimpin Wishnu. Sebelumnya, Wishnu pernah mengultimatum bahwa mereka yang walk out akan diberhentikan sebagai anggota dewan tanpa melalui mekanisme konsultasi ke pimpinan parpol.
"Kalau dia bisa bilang demikian, dasarnya apa? Mekanismenya seperti apa? Harus jelas dulu semua itu," tuturnya.
Seperti diberitakan, DPC Partai Demokrat Surabaya memecat Wishnu karena sejumlah pertimbangan. Pemecatan juga dijatuhkan kepada Agus Santoso, kader lain yang kini menjabat ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Setelah pemecatan, DPC berupaya melengserkan Wishnu dari kursi ketua DPRD Surabaya. Namun, dia terus melawan. Bukannya rela mundur, dia malah mengancam menggugat pemecatan dirinya. Politikus sekaligus pengusaha itu juga mengklaim mendapat dukungan dari DPP. (ano/git/c8/fid)
Hal itu diungkapkan Anas setelah acara silaturahmi dengan pengurus PWI Jatim di Balai Wartawan A. Azis, Jalan Taman Apsari, kemarin (20/2). ""Saya setuju dengan jajaran DPD dan DPC Surabaya yang mengusulkan pemecatan. Dia (WW) bukan lagi anggota Demokrat,"" terangnya.
Anas juga mempertanyakan posisi WW sekarang di dewan. Sebab, dia bukan lagi anggota Partai Demokrat. ""Yang pasti, dia tentu akan di-PAW. Dia menjadi anggota dewan mewakili apa?"" ucap politikus kelahiran Blitar tersebut.
Soal penggantinya, tentu saja yang memutuskan adalah KPU. ""Biasanya, yang perolehan suaranya berada di bawah dia,"" jelas Anas.
Pernyataan Anas itu sekaligus menjadi jawaban atas klaim Wishnu. Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya tersebut mengaku mendapat dukungan dari DPP soal pemecatan dirinya. Nyatanya, Anas yang merupakan pucuk pimpinan DPP malah mendukung pemecatan dan pelengseran Wishnu dari jabatan ketua DPRD Surabaya.
Sementara itu, Bendahara DPD PD Jatim Achmad Iskandar mengatakan bahwa pihaknya meminta WW legawa dan mundur dengan baik-baik. ""Sebab, kalau tidak mundur sekarang, karir politiknya pasti habis. Dia (WW, Red) tentunya tidak akan bisa nyaleg pada 2014,"" tuturnya.
Menurut Iskandar, pintu WW untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat sudah pasti tertutup. Bila mencalonkan diri sebagai caleg dari parpol lain, namanya pasti dicoret KPU. ""Sebab, ketika bertahan menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya, WW dianggap berasal dari Partai Demokrat. Bila mendaftar dari parpol lain, KPU pasti akan mencoretnya,"" paparnya.
Untuk itu, politikus berdarah Madura tersebut mengatakan bahwa jalan yang paling baik bagi WW adalah mundur secara baik-baik. Dengan begitu, dia bisa melanjutkan karir politiknya. ""Kalau terus bertahan dan ngotot, situasinya justru mempersulit dirinya sendiri,"" jelasnya.
Di bagian lain, anggota Komisi A DPRD Jatim Jalaludin Alham mengatakan pihaknya segera bertemu KPU untuk membahas masalah pencalegan. ""Termasuk, mekanisme seorang kader yang duduk di dewan kemudian mendaftar dari partai lain, apakah langsung dicoret atau tidak,"" ucap mantan ketua DPRD Sidoarjo itu.
Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Junaedi mengungkapkan bahwa fraksinya sudah mengirimkan surat pemberhentian Wishnu ke pimpinan dewan yang lain. "Kalau dulu partai yang memberi tahu, sekarang sudah ada surat dari fraksi. Surat ini menegaskan pemberhentian sementara itu," katanya. Dia berharap, pimpinan dewan segera memprosesnya.
Pengiriman surat tersebut dilakukan setelah fraksi Partai Demokrat mengadakan rapat Senin lalu. Dalam rapat itu, semua anggota fraksi menyetujui pengiriman surat. "Semua kompak. Tak ada yang menolak," papar Junaedi.
Junaedi menampik anggapan bahwa fraksinya selama ini tidak berani ""berhadapan" dengan Wishnu. Junaedi juga menggariskan semua anggota fraksi berhati-hati bicara mengenai masalah tersebut. "Jadi, untuk bicara masalah ini ada pintu tersendiri. Tidak semua orang bisa bicara," katanya.
Pria yang juga anggota komisi D tersebut kemarin menanggapi seruan walk out dalam rapat-rapat yang dipimpin Wishnu. Sebelumnya, Wishnu pernah mengultimatum bahwa mereka yang walk out akan diberhentikan sebagai anggota dewan tanpa melalui mekanisme konsultasi ke pimpinan parpol.
"Kalau dia bisa bilang demikian, dasarnya apa? Mekanismenya seperti apa? Harus jelas dulu semua itu," tuturnya.
Seperti diberitakan, DPC Partai Demokrat Surabaya memecat Wishnu karena sejumlah pertimbangan. Pemecatan juga dijatuhkan kepada Agus Santoso, kader lain yang kini menjabat ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Setelah pemecatan, DPC berupaya melengserkan Wishnu dari kursi ketua DPRD Surabaya. Namun, dia terus melawan. Bukannya rela mundur, dia malah mengancam menggugat pemecatan dirinya. Politikus sekaligus pengusaha itu juga mengklaim mendapat dukungan dari DPP. (ano/git/c8/fid)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syahadat Optimis Menang
Redaktur : Tim Redaksi