jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menyatakan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rawan praktik suap. Oleh karena itu, harus ada pengawasan dalam proses seleksi.
"Praktik suap pasti ada, tinggal prosedur penerimaannya diawasi," kata Febri dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).
BACA JUGA: Kehadiran Rusdi di Kovensi jadi Momen Perubahan
Menurutnya, jika ada praktik suap dalam proses penerimaan CPNS maka ICW akan segera melakukan investigasi. "Kalau ada bukti maka akan dilanjutkan ke tindak pidana," katanya.
Febri juga mengatakan, sebagai bagian panitia seleksi nasional, ICW akan melaporkan kecurangan prosedur seleksi CPNS. "Kalau ada pelanggaran prosedur, kami klarifikasi ke panitia lokal dan pusat," kata Febri.
BACA JUGA: Inilah 9 Titik Rawan Kecurangan Seleksi CPNS
Peneliti ICW lainnya, Siti Juliantari Rachman mengingatkan bahwa nantinya CPNS akan menjadi birokrat yang bertugas melayani publik. Karenanya jika seleksi CPNS sudah dibarengi praktik suap, maka bisa dipastikan birokrasi yang dihasilkan pun tidak akan melayani masyarakat. "Tetapi mencari keuntungan dari jabatan," katanya.
Sementara aktivis dari Sentra Advokasi Untuk Pendidikan Rakyat (SAHdar), Alan, menyatakan, animo publik untuk menjadi PNS sangat tinggi. Karenanya, mereka akan berusaha melakukan apapun supaya bisa memenuhi keinginan itu.
BACA JUGA: Persaingan Ketat, Awasi Pejabat!
"Pola berpikir masyarakat yang mengidolakan PNS akan membayar berapapun. Kalau dia melapor berarti tidak mau penyuapan," kata Alan.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
Redaktur : Tim Redaksi