jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) akan menggelar musyawarah nasional pada 5-6 November, yang salah satu agendanya ialah memilih ketua umum untuk periode 2020-2024.
Munas PP PBSI bakal digelar di Serpong, Tangerang, dengan Pengurus Provinsi PBSI Banten menjadi tuan rumah.
BACA JUGA: Susy Susanti Pastikan Pelatnas PBSI Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan
"Munas dilaksanakan di Banten karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jakarta lebih rawan, sementara di Banten kami menilai pelaksanaan PSBB dan tingkat transmisinya tidak separah Jakarta. Makanya kami alihkan ke sana," tutur Sekjen PP PBSI Achmad Budiharto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/10).
PP PBSI telah melakukan persiapan tahap awal seperti menyusun kepanitiaan, baik kepanitiaan steering comittee, organizing comittee maupun Tim Penjaringan.
BACA JUGA: Pak Wiranto Minta Waktu 6 Bulan, Pendukung Moeldoko dan Agung Firman Seharusnya Bersabar
Tim Penjaringan merupakan tim khusus yang diberi tugas untuk proses seleksi bakal calon ketua umum.
Tak hanya memilih calon ketua umum, Munas PBSI juga berisi agenda penyempurnaan AD/ART.
BACA JUGA: Legenda Bulutangkis Indonesia Pinang Moeldoko Jadi Ketum PBSI
Rancangan dan konsep-konsep penyempurnaan AD/ART sudah rampung disusun oleh tim pokja dan telah siap untuk dibawa ke forum di Munas.
"PP PBSI telah melakukan sejumlah persiapan awal menuju Munas dengan membentuk kepanitiaan dan tim penjaringan. Kami juga telah menyiapkan draft penyempurnaan AD/ART yang akan dibahas di Munas," kata Budi.
Perubahan AD/ART dilakukan untuk menyempurnakan konsitusi tertinggi di PBSI ini.
Misalnya aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dapat diperbarui atau ditambahkan.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penjaringan Munas PBSI 2020-2024 Edi Sukarno, mengatakan bahwa timnya telah melakukan tahapan-tahapan proses penjaringan diantaranya sosialisasi kepada pengurus provinsi (pengprov) sebagai pemilik suara dalam pemilihan ketua umum.
"Kami telah mengirim surat edaran ke seluruh pengprov yang memberitahukan bahwa mereka punya hak suara. Bagian sosialiasi selanjutnya adalah kepada masyarakat melalui media. Masyarakat yang berminat silakan mencalonkan diri, tetapi berminat saja tidak cukup, harus ada dukungan dari pengprov," kata Edi.
Setelah sosialisasi, tahap selanjutnya bakal calon ketua umum dapat mengambil formulir pendaftaran.
Usai pengembalian formulir dan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, tim Penjaringan akan melakukan proses verifikasi persyaratan hingga akhirnya bisa mengumumkan siapa calon ketua umum yang akan bersaing di Munas. (antara/bi/jpnn)
Tahapan proses seleksi bakal calon ketua umum PBSI:
1. 1-16 Oktober 2020 - Sosialiasi kepada pengurus provinsi (pengprov) dan masyarakat melalui media
2. 17-21 Oktober 2020 - Pengambilan formulir pendaftaran bakal calon ketua umum
3. 22-26 Oktober 2020 - Pengembalian formulir pendaftaran, batas waktu pengembalian formulir adalah tanggal 26 Oktober 2020, pukul 17.00 WIB.
4. 27-30 Oktober 2020 - Pemeriksaan berkas-berkas dan persyaratan yang telah diajukan, bakal calon ketua umum juga bisa melengkapi berkas yang masih kurang pada periode ini.
5. 31 Oktober- 4 November 2020 - Pemberitahuan kepada bakal calon ketua umum apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Mereka yang memenuhi syarat akan diundang ke Munas untuk menyampaikan visi misi.
Persyaratan bakal calon ketua umum:
1. Menyerahkan surat pernyataan kesiapan menaati AD/ART PBSI
2. Menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi cabang olahraga lain. Mereka yang tengah menjabat sebagai pengurus organisasi bulutangkis masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Misalnya, Ketua Pengprov PBSI sebuah provinsi ingin maju sebagai bakal calon ketua umum, ini tetap diperbolehkan.
3. Menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai pengurus KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) di semua tingkatan.
4. Menyerahkan minimal 10 surat dukungan dari 10 pengprov yang sah.
Redaktur & Reporter : Adek