jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan pihaknya akan mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Sebab, pihaknya akan memastikan hak dari keluarga penerima manfaat (KPM) tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: BLT BBM untuk 52 Ribu Keluarga di Riau Mulai Disalurkan, Cek Lokasinya
"Mengenai BLT yang tidak tepat sasaran, mudah terungkap melalui kanal-kanal informasi yang ada dan bisa diakses siapa pun. Kemajuan teknologi telah membantu masyarakat untuk berani speak up atas penyimpangan yang terjadi di tengah mereka, termasuk soal penyelewengan bansos,” ujar Bukhori, Minggu (11/9).
Bukhori mengatakan pihaknya memiliki sejumlah sumber daya (resources) memadai, di antaranya tenaga pendamping program keluarga harapan (PKH), relawan, dan jaringan yang dibentuknya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
BACA JUGA: Pengakuan Terbaru Istri Polisi yang Digerebek di Hotel Bintang 5, Sungguh Tak Disangka
Dalam rangka kerja kolaborasi, sumber daya ini akan dikerahkan untuk mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM di lapangan.
“Mereka akan memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan supaya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,” katanya.
BACA JUGA: Curiga dengan Paket yang Dikirim Via Bus Palala, Setelah Dibuka, Isinya Ternyata
Anggota Komisi Sosial DPR ini menjelaskan, pengawalan yang paling efektif ialah laporan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Anggota DPR di dapil terkait apabila mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya.
Selanjutnya, Anggota DPR, khususnya yang ditempatkan di Komisi VIII/Komisi Sosial DPR, akan berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Sosial.
"Saya kira itu cara yang paling efektif dalam hal pengawalan terhadap penyaluran BLT BBM, ada juga cara-cara lain yang bisa ditempuh," ungkapnya.
Menurut Bukhori, yang memiliki akses secara langsung dan cepat kepada Menteri Sosial (Mensos) selaku pembuat kebijakan ialah anggota DPR.
"Jika lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial, apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya," kata Bukhori.
Selain itu, Command Center yang disediakan oleh Kementerian Sosial 021171 yang disebut siaga 24 jam serta siap melayani bila ada keluhan, banyak pihak yang meragukannya serta hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
BACA JUGA: Poniman dan Yuhan Sudah Ditangkap, Bravo, Pak Polisi
"Salah satu cara paling mudah ialah menemui langsung anggota dewan (DPR) dan sampaikan keluhannya. Selain itu, juga bisa melalui stafnya atau orang-orangnya di dapil karena semua keluhan atau temuan akan langsung disampaikan kepada Mensos mengingat selama ini komunikasi antara Komisi VIII DPR dengan Mensos terjalin baik dan tidak ada jarak," tegas Bukhori. (mcr28/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Wenti Ayu Apsari