JAKARTA--Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyatakan, PKS sudah memberikan masukan banyak terkait masalah rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah.
"Sebagai mitra koalisi itu sudah dilakukan. Tapi pemerintah sudah menetapkan. Kita sesuai, tetap bersama rakyat yang mendapat dampak negatif terkait kenaikan BBM ini. Karena santunan itu tidak selamanya diterima rakyat. Sampai sekarang pendataan pemerintah untuk pemberian santunan itu juga tidak jelas," kata Hidayat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).
"Saya sebagai calon gubernur (Cagub DKI Jakarta) berpihak kepada rakyat. Terlebih pada kaum ibu. Karena urusan dapur berat. Barang di pasar semakin melonjak dan gaji tidak naik," ujar cagub DKI yang diusung PKS, itu.
Ditanya apakah PKS akan keluar dari koalisi, Hidayat mengatakan, itu partai yang menentukan. "Wujudnya presiden partai (Luthfi Hasan) akan memberi pernyataan berikutnya," katanya.
Terkait jadwal paripurna soal penentuan apakah BBM dinaikkan atau tidak, menurut Hidayat lihat saja. "Kalau mau diambil voting sikap kita jelas," kata bekas Presiden PKS, itu.
Tapi ada partai menyatakan PKS menerima rencana kenaikan BBM? Menurut Hidayat, klaim tersebut boleh saja. "Tapi, saya menyampaikan pernyataan presiden partai yang akan menjadi kesepakatan," imbuh bekas Ketua MPR, itu.
Apakah PKS tidak takut tiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dicopot jika keluar dari koalisi? Menurutnya, presiden yang akan memutuskan tentang takut apa tidak kehilangan tiga menteri tersebut.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Signal PKS Keluar Koalisi Semakin Kuat
Redaktur : Tim Redaksi