jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pangan Nasional meminta agar cadangan pangan pemerintah berupa beras minimal satu juta ton.
Akmal mempertanyakan presentasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memaparkan neraca beras nasional surplus 6 juta ton.
BACA JUGA: Beras Haram dari Vietnam Makin Merajalela, Pengusaha Tuntut Ketegasan Aparat
“Mana Barangnya? Beras itu kalau ada 6 juta ton, mana data pembandingnya? Jangan beras yang beredar di masyarakat diklaim pemerintah,” ujar Akmal mempertanyakan.
Politikus PKS ini juga mengapresiasi usulan kegiatan dan anggaran tahun 2023 mencapai Rp 1,2 triliun.
BACA JUGA: Pedagang Ingatkan Pemerintah: Ancaman Krisis Beras Itu Nyata
Menurut Akmal, anggaran 2022 yang hanya Rp 103 miliar tidak memadai dan membuat lembaga ini tidak dapat bergerak menjalankan fungsinya dengan baik, terutama menjalankan visi misi Bapanas.
Akmal mengatakan agar Bapanas ini dapat sinergi dengan tiga kementerian.
BACA JUGA: Andi Akmal Berharap Bekatul Jadi Program Resmi Pemerintah
Dia memerinci tiga kementerian itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.
Akmal menegaskan sinergi dan kolaborasi tiga kementerian inilah kunci bagi Bapanas dalam bekerja.
“Ketersediaan di Kementan, Importasi dan tata niaga pangan di Kemendag, ID food dan Bulog ada di Kementerian BUMN. Bapak Kepala Bapanas ini kuat karena undang-undang Pak. Bapak bisa komunikasi langsung dengan presiden bila ada hambatan dengan kementerian-kementerian ini,” ujar Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menekankan kembali agar Bulog memiliki stok beras.
Dia mengingatkan harga di pasar ini ditentukan oleh siapa yang punya barang termasuk beras.
Akmal meminta Bulog mesti dapat pengendali pasar untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Supaya stok itu ada, saya minta pemerintah itu jangan impor-impor lagi. Kita maksimalkan produksi dalam negeri. Negara harus memperkuat Bulog dan BUMN kita. Jangan sampai kita bicara di publik, perkuat ketahanan pangan, tapi anggaran pangan tidak memadai. Ini sama saja dengan munafik,” ketus Akmal dalam Rapat.
Akmal juga menantang pemerintah, dalam hal ini Bulog dan Bapanas agar dapat menyerap beras dengan membeli dari masyarakat petani minimal satu juta ton sebagai angka psikologis ada stok sebagai pengendali pasar.
“Saya dan Fraksi PKS menolak pengkondisian impor pangan terutama beras. Karena menurutnya, bahwa beras itu ada. Tinggal bagaimana memaksimalkan penyerapan dalam negeri,” ujar Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari