jpnn.com, JAKARTA - Seusai rapat paripurna DPR pada hari pertama persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, sebanyak tiga komisi yakni Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII menjadwalkan rapat gabungan dengan menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rapat ini untuk membahas efektivitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok, neraca pangan, kenaikan harga dan kesiapan pangan dalam menghadapi bulan puasa; Tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi); dan Pasokan dan harga gas untuk produksi pupuk.
BACA JUGA: PP Hikmahbudhi Dorong DPR Segera Bentuk Pansus Minyak Goreng
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin sangat kecewa atas ketidakhadiran kementerian perdagangan yang kedua kalinya pada rapat gabungan yang dijadwalkan kembali pada Selasa (15/3/2022) setelah penundaan pada 17 Februari 2022 lalu.
“Kami seluruh anggota DPR dari semua fraksi dan semua komisi yang hadir sangat kecewa atas ketidakhadiran Menteri Perdagangan. Kondisi pangan kita ini makin hari makin tidak menentu,” ujar Akmal.
BACA JUGA: Minyak Goreng Langka dan Mahal, Mendag Lutfi Jangan Hanya Bisa Menyalahkan Mafia
Akmal menyampaikan kepada sesama anggota DPR agar membentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan pangan.
“Pansus ini makin mendesak dibentuk agar dapat terurai persoalan pangan dari hulu ke hilir. Kalau menunggu Menteri Perdagangan yang selalu tidak hadir, ke depannya makin kacau situasi pangan negara ini,” tegas Andi Akmal.
BACA JUGA: Kementan dan Kemendes PDTT Berkolaborasi, Perkuat Ketahanan Pangan di Daerah
Politikus PKS ini mengatakan beberapa rekannya anggota DPR menginginkan jemput paksa menteri perdagangan agar hadir. Sebab, Rapat Gabungan ini tidak mudah.
Semua Fraksi dan lintas Komisi dengan menghadirkan banyak kementerian yang dipimpin pimpinan DPR bidang Industri dan Pembangunan, dengan semua prioritasnya untuk menghadiri forum kenegaraan ini, tetapi terlihat sangat dilecehkan dengan ketidakhadiran menteri perdagangan.
Akmal menambahkan dengan adanya pansus yang bila nanti terbentuk, akan mengondisikan pemerintah dan DPR makin serius untuk menyelesaikan persoalan pangan yang sudah hampir lima bulan berantakan di negeri subur ini.
“Semua pihak akan bekerja keras untuk memberikan solusi sehingga terurai benang kusut morat-maritnya pangan Indonesia terutama minyak goreng,” kata Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menginginkan, agar seluruh proses dari hulu ke hilir pada komoditas pangan di Indonesia ini semakin jelas ketika ada pansus. Semua permainan yang ada yang menjadi praduga selama ini harus di tuntaskan dan di clearkan.
“Saya akan mendesak, bahwa usulan pansus lintas fraksi yang saya gulirkan pertama kali di rapat gabungan jangan hanya sebagai pertimbangan, tetapi dieksekusi. Jadi, kita sebagai anggota DPR jelas langkah upayanya dalam berkontribusi pada negara menyelesaikan persoalan pangan. Bukan sekadar penyelesaian jangka pendek menjelang momen Puasa ramadan, tetapi juga jangka panjang kita sebagai negara penghasil pangan mesti mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya akan pangan, bukan seperti negara yang terlihat sedang krisis dimana rakyatnya antre sampai ribuan orang demi seliter minyak goreng,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Desakan Andi Akmal tersebut untuk membentuk pansus penyelesaian persoalan pangan diaminkan oleh seluruh anggota DPR yang hadir sehingga disetujui dan diketok palu oleh Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR dan Pimpinan masing-masing Komisi yang hadir dalam Rapat gabungan itu.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich