jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Dapil II Sulawesi Selatan Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada kerusakan Mangrove di luar kawasan Hutan Wilayah Timur.
Akmal menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar kawasan mangrove di Indonesia pada saat rapat bersama antara Komisi IV DPR RI bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Magrove yang sekaligus dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan.
BACA JUGA: Menteri LHK: Kami Sedang Menata Perlindungan dan Rehabilitasi Mangrove
"Laju kerusakan mangrove di luar kawasan hutan wilayah timur Indonesia juga cukup tinggi terutama pada wilayah yang terdapat aktivitas tambang, sebagai contoh Kalimantan 11% kritis, Sulawesi 29% kritis, Bali NTB, NTT 32% kritis, Maluku dan malut 7,3% kritis dan papua 1,6% kritis. Seharusnya sebarannya bisa lebih proporsional untuk membendung alih fungsi hutan mangrove,” kata Akmal pada rapat trakhir Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 dengan mitra komisi IV DPR, Kamis (8/4).
Politikus PKS ini mengingatkan, pada tahun 2021 KKP berencana melakukan penanaman mangrove secara regular pada 21 titik yang mayoritas dilaksanakan di wilayah barat Indonesia. Lalu KKP juga mendapatkan tambahan anggaran 43 M untuk penanaman mangrove yang kalau dilihat sebarannya masih terpusat di wilayah Jawa saja.
BACA JUGA: Menteri LHK Sambut Baik Pelantikan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini berpendapat, Pengelolaan hutan mangrove selain dipandang dari sisi ekologis, juga memiliki dimensi social dan ekonomi.
Pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman kembali bisa menyerap tenaga kerja. Namun Ia memandang bahwa istilah padat karya bukan saja pada proses pengerjaannya tetapi harus dilihat dalam sebuh perspektif jangka panjang bagaimana ekosistem mangrove ini memberikan dampak social ekonomi yang baik bagi masyarakat pesisir.
BACA JUGA: Reaksi Andi Akmal Soal Pemusnahan Jahe Impor
Akmal mengungkapkan salah satu yang menjadi perhatian dari fraksi PKS adalah adanya usulan pinjaman dan hibah luar negeri sebesar kurang lebih 1,9 T dengan rincian 1,7 T adalah usulan pinjaman dan 212 Miliar usulan hibah luar negeri terkait dengan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Dan Mangrove – Lautan Sejahtera (Insan Terang Lautra).
“Saya berharap, adanya dukungan anggaran yang ada ini, ada pemerataan perbaikan program mengurangi kerusakan Mangrove Di Luar Kawasan Hutan merata seluruh Indonesia", tutup Andi Akmal.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich