jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro menilai DPR dan pemerintah sengaja menempatkan Indonesia di area abu-abu sehingga tak maju-maju. Menurutnya, hal itu terlihat dari undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah.
"Kok Pemerintah dan DPR kesannya menjadikan Indonesia ini sulit untuk lebih baik kondisinya. Kenapa kita terlalu lama dibiarkan berada di grey area melalui undang-undang yang mereka buat yang lebih mempertimbangkan kompromi partai politik?" kata Siti dalam diskusi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (4/2).
BACA JUGA: PDIP Ngotot Tolak Saksi Dibayar Uang Negara
Siti justru menyebut pemerintah dan DPR telah mendistorsi makna kompromi yang harusnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai intelektual, Siti mengaku sulit menemukan korelasi antara kompromi partai politik dengan kepentingan bangsa dan negara.
"Yang ada itu, saya yakin kompromi tersebut sudah distorsi. Sejak tahun 1999, semua sudah dipolitisasi dengan cara kompromi partai politik yang berlama-lama sebagaimana yang terwujud dalam produk undang-undangnya yang serba instans," tegasnya.
BACA JUGA: Bawaslu Bakal Keteteran Urus Dana Saksi Parpol
Di sisi lain, ujarnya, Indonesia punya terlalu banyak politisi pintar. Hal itu bisa dilihat saat anggota DPR berdebat maupun membuat pernyataan di media massa.
"Tapi yang saya sesalkan, kok dalam menyusun undang-undang tidak maju-majunya. Selalu saja nuansanya kompromi politik diantara partai politik," imbuhnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Gita Wirjawan Yakin Menangkan Konvensi
BACA ARTIKEL LAINNYA... 93 Persen Kada-Wakada Pecah Kongsi
Redaktur : Tim Redaksi