JAKARTA - Beredarnya nama-nama perwira tinggi TNI yang berpeluang masuk ke dalam kabinet bidang hankam, memang sempat menjadi pertanyaan. Namun, bagi Pengamat Militer LIPI Ikrar Nusa Bhakti, seandainya mereka masuk sebenarnya tidak akan menjadi masalah.
Menurut Ikrar, nama-nama yang beberapa waktu terakhir santer diberitakan masih mampu mengikuti perkembangan dan dinamika pertahanan nasional.
"Tapi, kita sayangkan kalau misalnya menteri pertahanan dari militer," ujarnya saat berbincang dengan Jawa Pos di Jakarta kemarin.
Menurut dia, Menkopolhukam masih oke jika diambil dari kalangan militer. Namun, sebaiknya menhan berasal dari kalangan sipil. Usia mereka yang sudah sepuh bisa saja tidak menjadi hambatan, asalkan memenuhi beberapa syarat.
BACA JUGA: Minggu Sore, Perkenalan Menteri dengan Keluarga Sambil Minum Teh
"Asalkan dia open minded saja, pikirannya bukan pikiran orde baru, saya pikir tidak masalah," tuturnya.
Saat ini, mencari sosok menteri yang ideal sangat sulit. Karena itu, masyarakat juga tidak bisa memaksakan.
Ikrar menilai, minimal sosok tersebut harus profesional dan menguasai bidang yang diembannya. Dengan demikian, dia akan mampu meneruskan kerja kabinet sebelumnya dengan baik.
"Dia juga tidak pernah melanggar HAM. Itu penting," lanjutnya. Jika pernah tersangkut pelanggaran HAM, seperti di Timor-Timur (Sekarang Timor Leste), atau kasus Talangsari, dan kasus-kasus HAM lainnya, bisa merepotkan pemerintah nantinya.
Senada dengan Ikrar, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai rekam jejak calon menteri Jokowi seharusnya tidak hanya dinilai oleh KPK dan PPATK.
BACA JUGA: Kapolri: Harus ada Sinergi Mengawal Kebijakan Maritim Jokowi
Pihaknya pernah mendorong agar Jokowi melibatkan lima sampai enam lembaga sekaligus dalam menilai rekam jejak calon menterinya.
Selain KPK dan PPATK, ada Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, hingga Komnas Perempuan dan Anak.
"Jangan sampai dia bukan koruptor tapi (pengguna) narkoba atau pelaku KDRT. Tidak cukup hanya tidak korupsi," tuturnya.
Selain itu, Jokowi sebaiknya lebih terbuka soal siapa saja calon menteri yang masuk bursa. Seharusnya, sebelum masuk ke KPK, nama-nama tersebut dipublikasikan terlebih dahulu.
BACA JUGA: Trend K-POP, Picu Dokter Korea Sasar Indonesia
"Kenapa? Agar publik dapat memberikan masukan soal rekam jejak dari menteri-menteri tersebut. Jadi agak aneh jika dianggap rahasia," lanjutnya. Proses penjaringan yang tertutup berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. (byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menggunakan Visa Kerja Resmi Pemerintah Saudi
Redaktur : Tim Redaksi