jpnn.com - JAKARTA--Sejumlah anggota Komisi II DPR mengkritisi penerimaan siswa pendidikan ikatan dinas yang saat ini dilakukan secara online, terintegrasi, dan serentak di seluruh Indonesia.
Menurut anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, kebijakan tersebut saling tumpang tindih dan seharusnya tidak dilakukan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
BACA JUGA: Hebat, Rhenald Kasali Masuk Top 30 Guru Manajemen Dunia
"Seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan moratorium, termasuk melalui pintu sekolah kedinasan. Lebih dari itu, pemerintah semestinya melakukan pengkajian terhadap kepegawaian yang ada saat ini, baik dari segi analisis jabatan maupun analisis beban kerja," beber politikus PDIP itu Jumat (18/3).
Arteria juga mengaku tidak paham dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang saling tumpang tindih dan bertolak belakang.
BACA JUGA: Oesman Sapta Puji Ujian Terbuka Doktoral di Universitas Borobudur
"Seharusnya pemerintah memastikan terlebih dahulu postur ideal aparatur sipil negara. Dengan demikian akan jelas diketahui di mana letak kekurangan PNS," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR lainnya, Bambang Riyanto menilai permasalahan kepegawaian belum tertangani dengan baik. Seharusnya MenPAN-RB fokus membangun sistem kepegawaian yang baik dan benar.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Meninjau SMA Kebangsaan
“Belum ada sistem yang memastikan kondisi kepegawaian dari daerah maupun pusat. Selama ini belum pernah. Cara perekrutannya belum teratur,” sergah politikus Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi secara terpadu di tujuh Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas dan pendaftarannya dilakukan secara online. Hal ini merupakan kali pertama dilaksanakan secara terintegrasi Tesnya juga menggunakan sistem Cat (red-Computer Assisted Test), sehingga akan berjalan clean and fair. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Kabar Gembira untuk Siswa SMK
Redaktur : Tim Redaksi